MANDAILING NATAL — Seratus hari pertama pemerintahan kerap dijadikan tolok ukur keseriusan dan arah kepemimpinan kepala daerah. Pada fase ini, publik menilai sejauh mana janji politik mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata dan hasil yang terukur.
Namun, bagi Kabupaten Mandailing Natal, seratus hari awal kepemimpinan Bupati Saipullah justru meninggalkan tanda tanya besar. Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal, Teguh W. Hasahatan Nasution, dalam refleksi awal tahun yang menyoroti stagnasi kinerja pemerintahan daerah.
“Seratus hari ini seharusnya menjadi momentum menyalakan mesin pemerintahan. Tapi yang terlihat, kebijakan diumumkan, target disampaikan, namun hasil konkret nyaris tidak dapat diverifikasi oleh publik,” kata Teguh, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Mandailing Natal.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Target Ambisius Tanpa Ukuran Keberhasilan
Di awal masa jabatan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengumumkan sejumlah komitmen percepatan di sektor strategis, mulai dari penertiban aktivitas ilegal, penataan birokrasi, peningkatan disiplin aparatur, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun, menurut Teguh, program 100 hari tersebut tidak disertai indikator kinerja yang jelas dan transparan.
“Tambang emas ilegal masih beroperasi di sejumlah wilayah. Instruksi penutupan ada, tapi penegakan di lapangan minim. Tidak terlihat operasi terpadu yang konsisten, tidak ada sanksi yang diumumkan, dan tidak ada evaluasi terbuka,” tegasnya.
Di sektor birokrasi, penataan aparatur justru dinilai memunculkan kegaduhan. Mutasi dan pemberhentian pejabat ASN terjadi tanpa penjelasan utuh mengenai dasar evaluasi dan mekanisme yang digunakan.
“Disiplin aparatur tidak dibangun melalui sistem yang adil dan terukur, melainkan lewat pendekatan yang menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian,” ujarnya.
Peran Sekda Disorot
Teguh menilai kegagalan program 100 hari bukan semata persoalan visi politik kepala daerah, melainkan lemahnya fungsi manajerial birokrasi, khususnya peran Sekretaris Daerah (Sekda).
Dalam sistem pemerintahan daerah, Sekda memegang peran strategis sebagai pengendali administrasi, penerjemah visi kepala daerah ke dalam rencana kerja, indikator kinerja, serta pengawasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ketika target tidak terukur, laporan kinerja tidak disampaikan secara terbuka, dan koreksi kebijakan tidak pernah dilakukan, itu menunjukkan fungsi Sekda tidak berjalan optimal,” jelas Teguh.
Menurutnya, masalah utama bukan kekurangan waktu, melainkan absennya komando administratif yang mampu memastikan seluruh OPD bergerak serentak dan terarah.
Birokrasi Kehilangan Orientasi Pelayanan
Situasi tersebut, lanjut Teguh, berdampak langsung pada psikologis dan kinerja aparatur sipil negara. Birokrasi dinilai lebih sibuk mengamankan posisi ketimbang mengejar target pelayanan publik.
“Ini gejala klasik kegagalan kepemimpinan administratif. ASN bergerak karena takut, bukan karena sistem kinerja yang jelas. Ketika sistem merit melemah, maka profesionalisme birokrasi ikut runtuh,” katanya.
Transparansi Dinilai Masih Lemah
Selain persoalan birokrasi, Teguh juga menyoroti minimnya transparansi kinerja pemerintah daerah. Hingga kini, publik belum disuguhkan dokumen resmi capaian program 100 hari yang memuat indikator, realisasi anggaran, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan secara objektif.
“Tanpa keterbukaan data, masyarakat kehilangan alat untuk menilai kinerja pemerintah secara rasional. Kritik publik pun kerap dianggap sebagai gangguan politik, bukan koreksi demokratis,” ujarnya.
Evaluasi Mendesak
Teguh menegaskan, evaluasi terhadap jabatan Sekretaris Daerah bukan serangan politik, melainkan kebutuhan administratif yang mendesak demi memastikan pemerintahan berjalan efektif.
“Mandailing Natal tidak kekurangan janji pembangunan. Yang hilang adalah kepemimpinan birokrasi yang mampu menggerakkan sistem secara konsisten,” pungkasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembenahan di titik strategis tersebut, berbagai program lanjutan berisiko kembali gagal pada tahap pelaksanaan, sementara masyarakat terus menunggu hasil yang tak kunjung datang.
Penulis : mansur lubis
Editor : pjm
Sumber Berita : duadimensi.com
