BEKASI JABAR – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) sebagai solusi strategis untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Demikian disampaikan dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam pada acara “Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Satelit LEO dalam rangka Penguatan Infrastruktur Digital Nasional” di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
“Untuk mewujudkan keadilan sosial di era digital, kita tidak cukup membangun jalan dan jembatan, tetapi juga jaringan dan konektivitas digital yang andal, aman, dan merata, hingga ke pelosok nusantara dari Miangas sampai Rote, dari Natuna hingga Merauke,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pandu mengungkapkan bahwa tantangan geografis Indonesia yang luas membuat infrastruktur digital terestrial seperti fiber optic dan BTS belum mampu menjangkau seluruh wilayah. “Maka dari itu, teknologi satelit LEO hadir sebagai game changer, sebagai harapan baru dalam membalik peta ketimpangan digital,” ujarnya.
Manfaat Satelit LEO mencakup pendidikan daring di desa terpencil, layanan kesehatan digital di pulau terluar, hingga koordinasi pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana secara real-time. “Hal ini karena Satelit LEO mampu menghadirkan konektivitas berkecepatan tinggi tanpa menunggu pembangunan fisik yang mahal dan memakan waktu,” jelasnya.
Meski menjanjikan, Asdep Telekomunikasi dan Informatika mengingatkan risiko strategis yang tidak boleh diabaikan. “Ketergantungan pada operator asing, celah keamanan siber, kerentanan terhadap pelanggaran kedaulatan data, dan belum adanya kerangka regulasi nasional yang komprehensif adalah ancaman nyata yang ada di depan mata,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kemenko Polkam pun mendorong agar dapat dilakukan percepatan penyusunan kebijakan dan tata kelola nasional pemanfaatan satelit LEO yang berorientasi pada kepentingan nasional.
“Penguatan pengawasan spektrum dan orbit, juga pembangunan kemampuan nasional dalam riset, manufaktur satelit, dan mitigasi ancaman siber berbasis luar angkasa, merupakan hal yang harus segera dilakukan,” ujar Pandu menutup sambutan.
Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari regulator, praktisi keamanan siber, asosiasi satelit, dan akademisi, untuk menyamakan visi dan merumuskan strategi lintas-sektor, yaitu Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kemenkomdigi, Kepala Bidang Riset & Pusat Data ASSI, dan Pengamat Telekomunikasi.
Penulis : Rls
Editor : Hery Lubis
