BEKASI – Peredaran obat keras terbatas rupanya menjadi lahan basah bagi sebagian oknum nakal di wilayah hukum Polres Bekasi Kota. Hal ini jelas menjadi pekerjaan berat bagi instansi Kepolisian untuk memberangus kartel pengedar pil koplo yang dapat merusak generasi penerus bangsa
Belum lepas Dari ingatan kita kasus Iman Maskur yang tewas di tangan aparat berseragam aktif, gegara pil koplo di Tanggerang Selatan. Bahkan sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar tempat Industri obat keras tanpa legalitas.
Maraknya peredaran pil koplo di wilayah Kota Bekasi tentunya harus menjadi perhatian khusus Kementerian Kesehatan. Karna jelas peredaran pil Koplo di jadikan lahan untuk meraup keuntungan semata, bagi oknum tidak bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti yang di akui salah satu warga di sekitar Toko yang berkedok penjual kosmetik di Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
“Toko ini sudah dilaporkan beberapa kali ke Lurah pengasinan, tapi sampai saat ini masih tetap berjualan seperti biasa.”ujarnya
Warga yang tidak mau diketahui identitasnya itu juga mempertanyakan kinerja aparatur pemerintah setempat terhadap laporan soal toko yang diduga menjual obat terlarang tersebut.
“Ini jadi pertanyaan besar buat kami, wajar jika kami berprasangka buruk atas kinerja Lurah di Pengasinan.Karena obat obatan tramadol dan sejenisnya itu salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal tawuran dan lainnya di wilayah Bekasi ini. “Ujar warga berbadan tegap kepada awak media, (17/1/2025)
Awak media mencoba konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Lurah Pengasinan dan Kanit Polsek Bekasi Timur belum menemukan jawaban.
Peredaran obat keras terbatas (K) tanpa Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM RI, diduga dengan sengaja dibiarkan oleh aparat penegak hukum wilayah setempat. Hal itu Terbukti dengan banyaknya toko berkedok menjual kosmetik yang dengan sengaja menjual pil Koplo tanpa tersentuh hukum.”Kata Kamper.
“Perhatikan obat keras HCL dengan lebel tramadol. Peredaran obat itu ada banyak versi. Ada yang di produksi oleh Industri obat keras terdaftar. Dan ada yang di produksi oleh para kartel obat keras. Dari banyaknya industri pik koplo tentunya dalam hal ini Polri wajib mengambil sikap tegas,” terang Kamper sebagai Aktivis Sosial pemerhati Generasi Muda Indonesia
Dalam hal ini tentunya ada pelanggaran, baik pengguna maupun pengedar dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963. Tentang Farmasi, serta untuk pengedar dapat dijerat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ia berharap aparat kepolisian wilayah polres metro bekasi untuk melakukan langkah hukum yang tegas terhadap maraknya peredaran obat terlarang yang marak di wilayahnya. Hal itu dirasa penting untuk dilakukan, agar generasi muda kita bisa tumbuh hidup sehatsehat dan berkwalitas.
Penulis : Fan
Editor : Hery Lubis
