Nakertransgi Jakarta Barat Dorong Peningkatan Ekonomi Melalui Pelatihan Usaha Mandiri

JAKARTA – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Barat terus mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja dan kewirausahaan. Program tersebut dirancang tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga mendorong mereka agar mampu langsung membuka usaha secara mandiri.

Kepala Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus melalui Kepala Tata Usaha, Nurkholis, mengatakan bahwa pelatihan difokuskan pada pemberian hard skill yang bersifat aplikatif sehingga dapat langsung diterapkan di lapangan.

“Peserta langsung kami dorong untuk berusaha. Setelah mendapatkan pelatihan dan keterampilan, mereka bisa segera membuka usaha, baik skala kecil maupun mikro,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Berbagai jenis pelatihan telah diberikan, mulai dari usaha kuliner seperti donat dan aneka kue, hingga keterampilan jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat. Usaha yang dikembangkan mayoritas masih berskala mikro kecil menengah (MKM), namun dinilai memiliki potensi untuk terus berkembang.

Terkait pengembangan program ke depan, Sudin Nakertrans Jakarta Barat memastikan bahwa pada tahun 2026 program pelatihan kewirausahaan tetap berjalan, meskipun jumlah peserta mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran.

“Target peserta yang sebelumnya sekitar 800 orang disesuaikan menjadi sekitar 500 peserta,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemotongan anggaran, khususnya pada Dana Bagi Hasil (DBH). Selama ini, Pemprov DKI Jakarta cukup bergantung pada DBH dari pemerintah pusat.

“Tahun ini DBH masih cukup tinggi, sekitar Rp15 hingga Rp18 triliun. Namun tahun depan DBH justru menurun, meskipun pendapatan daerah meningkat,” katanya.

Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menerima kebijakan tersebut dan berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, dengan tetap menjaga efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan, program pelatihan kewirausahaan terpadu melibatkan enam SKPD dengan Dinas UMKM sebagai leading sector. Selain Sudin Nakertrans, turut terlibat Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PPAPP, serta KPKP. Masing-masing SKPD menyelenggarakan pelatihan sesuai kewenangannya.

“Setiap UKPD memiliki pelatihan masing-masing. Di Nakertrans, kami fokus pada pelatihan tata rias, pembuatan kue, hingga teknisi pendingin udara atau AC,” ungkapnya.

Untuk menghindari tumpang tindih peserta, seluruh pendaftar wajib terdata dalam sistem Jakpreneur melalui laman jakpreneur.jakarta.go.id menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Satu NIK hanya bisa terdaftar di satu UKPD, sehingga peserta tidak bisa mengikuti pelatihan di beberapa dinas sekaligus,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa kendala utama yang masih dihadapi sebagian peserta, khususnya dari pelatihan teknisi AC, adalah aspek pemasaran. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar lulusan pelatihan dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah, seperti pemeliharaan AC di gedung-gedung milik Pemda.

“Ke depan, kami berharap pelatihan ini tidak hanya menciptakan tenaga terampil, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas agar peserta benar-benar mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis : Benk

Editor : Hery Lubis