KOTA TANGERANG – Komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang sigap dan responsif kembali ditegaskan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin. Dalam Rapat Evaluasi Bulanan yang digelar di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Puspem Kota Tangerang, Rabu (15/04/2026).
Sachrudin menyoroti pentingnya kepekaan seluruh jajaran terhadap setiap aduan warga yang masuk, sekaligus memastikan penanganannya dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat—baik yang bersifat sosial maupun menyangkut ketertiban kota—harus menjadi perhatian utama seluruh Perangkat Daerah. Ia pun menginstruksikan para kepala OPD untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif turun ke lapangan guna memastikan setiap permasalahan tertangani dengan baik.
“Setiap aduan yang masuk melalui kanal resmi harus cepat dijawab dan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Evaluasi ini menjadi acuan kita bersama dalam meningkatkan kinerja ke depan. Kita ingin memastikan Kota Tangerang tetap menjadi kota yang tertib, layak huni, dan nyaman bagi seluruh warganya,” Ujar Sachrudin.
Ia juga menegaskan bahwa praktik-praktik yang merusak wajah kota tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Tidak boleh lagi ada TPS liar. Segera lakukan penanganan, baik dengan pengangkutan, pemagaran, maupun penghijauan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan. Begitu juga dengan parkir liar, harus ditertibkan agar fungsi jalan kembali optimal untuk masyarakat. Siagakan terus personel di lapangan, dan Gerak Cepat (Gercep) atasi setiap ada persoalan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sachrudin juga meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan penataan fasilitas halte agar kembali berfungsi optimal, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terdapat aset yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Halte-halte harus segera dirapikan dan dikembalikan sesuai fungsinya. Koordinasikan dengan kementerian bila terdapat aset yang berada di bawah kewenangan pusat,” tambahnya.
Selain itu, Sachrudin juga menyinggung aspek kedisiplinan aparatur, termasuk dalam pelaksanaan sistem Work From Home (WFH). Ia meminta pengawasan diperketat agar efektivitas kerja tetap terjaga.
“Terkait penerapan WFH, saya minta BKPSDM dan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat. Jika diperlukan, lakukan pengecekan langsung ke lokasi pegawai yang sedang menjalankan WFH untuk memastikan kedisiplinan tetap terjaga,” Pungkas Sachrudin.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Abdul
Editor : Hery Lubis
