NEWYORK – Perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Maroko menjadi salah satu sorotan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, saat menyampaikan pandangannya dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu dekolonisasi.
Dalam forum tersebut, Teguh hadir sebagai petisioner untuk pembahasan sengketa Sahara Barat. Kehadirannya tercatat sebagai yang keempat dalam forum serupa. Ia mengajak peserta melihat persoalan Sahara tidak semata-mata dari aspek politik, tetapi juga memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Menurut Teguh, pembangunan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas kehidupan warga di kawasan Sahara perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan wilayah tersebut.
Salah satu program yang disorot adalah New Development Model yang diluncurkan pada 2015 untuk wilayah selatan Maroko. Program tersebut, menurut Teguh, telah mendorong perubahan di sejumlah kawasan, terutama Laayoune dan Dakhla, melalui pembangunan infrastruktur serta pengembangan kegiatan ekonomi.
Teguh juga mengungkapkan pengalamannya ketika mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024. Dari kunjungan tersebut, ia melihat secara langsung berbagai perkembangan pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Dalam pemaparannya, Teguh turut menyebut sejumlah proyek strategis yang dinilai berperan dalam membuka konektivitas dan aktivitas ekonomi kawasan Sahara.
Di antaranya pembangunan jalan ekspres Tiznit-Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, pengembangan energi terbarukan serta fasilitas desalinasi air.
Menurutnya, pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi kawasan Sahara dalam jalur perdagangan menuju kawasan Atlantik dan Afrika Barat.
Selain pembangunan fisik, Teguh menyinggung perkembangan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, tingkat partisipasi di wilayah selatan tercatat cukup tinggi, termasuk sekitar 77 persen di Laayoune-Sakia El Hamra dan 61 persen di Dakhla-Oued Eddahab.
Teguh menilai berbagai perkembangan tersebut penting untuk diperhatikan dalam memahami dinamika masyarakat di Sahara.
Meski demikian, persoalan status politik Sahara Barat hingga kini masih menjadi isu yang dibahas dalam mekanisme PBB. Karena itu, perkembangan pembangunan dan proses politik perlu ditempatkan sebagai dua aspek yang saling berkaitan namun tetap berbeda.
Dalam konteks penyelesaian sengketa, Teguh berpandangan momentum perkembangan di lapangan dapat dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya solusi politik yang mampu menghadirkan stabilitas, pembangunan berkelanjutan, serta perdamaian di kawasan.
Ia juga menilai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
