KOTA TANGERANG – Pengelolaan belanja hibah harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel agar setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Untuk itu, penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting guna mencegah risiko administrasi dalam setiap tahapan pengelolaan hibah.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, saat membuka kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sekaligus Sosialisasi Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, yang diikuti para pengelola hibah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, di Ruang Rapat Sekda, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Herman menekankan, pemahaman dan kapasitas pengelola hibah di setiap OPD perlu terus diperkuat. Hal ini penting agar seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawaban, berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui kegiatan ini, saya mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi para pengelola hibah di masing-masing OPD. Pastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai koridor hukum, sehingga pengelolaannya transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Herman.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang [judul regulasi perlu dikonfirmasi]. Penyesuaian tersebut perlu dipercepat agar implementasi aturan berjalan optimal dan tidak menimbulkan hambatan administratif maupun kendala dalam pelaksanaan APBD mendatang.
Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan kesiapan seluruh perangkat daerah, baik dari sisi pemahaman, mekanisme kerja, maupun kelengkapan administrasi. Dengan demikian, pengelolaan hibah dapat berjalan lebih tertib sejak tahap perencanaan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban.
“Jangan sampai ketidaktahuan atau keterlambatan penyesuaian terhadap regulasi justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saya minta seluruh OPD terkait segera mengambil langkah konkret agar tata kelola hibah berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap anggaran yang dikelola harus memiliki dasar yang jelas dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Abdul
Editor : Redaksi
