TANGERANG, DUADIMENSI.COM – Santos Law Firm (SLF) mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Dr. H. Jamaluddin, M.Pd., menyusul sorotan atas rangkap jabatan yang diembannya sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten periode 2024–2029.
SLF menilai, rangkap jabatan tersebut perlu dikaji secara objektif karena berpotensi memengaruhi fokus, independensi, profesionalitas, serta efektivitas pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik.
Desakan itu disampaikan melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumen tersebut dilayangkan melalui surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.
Direktur Santos Law Firm, Susanto, SH, mengatakan persoalan rangkap jabatan tersebut tidak semata-mata harus dilihat dari aspek formal mengenai boleh atau tidaknya seseorang menduduki dua jabatan sekaligus. Namun, menurutnya, perlu ada penilaian lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan publik yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten juga memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, Gubernur harus melakukan evaluasi secara objektif,” tegas Susanto.
Menurut SLF, salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Pasalnya, terdapat perbedaan tanggung jawab antara posisi Ketua PGRI yang berkaitan dengan perjuangan aspirasi dan kepentingan anggota organisasi profesi, dengan jabatan Kepala Dindikbud yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.
Kondisi tersebut, menurut SLF, perlu dikaji agar tidak menimbulkan persoalan independensi maupun mengganggu profesionalitas dalam pengambilan keputusan.
“Jangan sampai seseorang berada dalam posisi memperjuangkan kepentingan organisasi, tetapi pada saat yang sama memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Potensi seperti ini harus dievaluasi secara objektif,” ujar Susanto.
SLF juga menegaskan bahwa Gubernur Banten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pejabat aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas secara profesional, objektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, SLF meminta agar evaluasi tidak hanya menyentuh persoalan rangkap jabatan secara administratif, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
“Yang sedang diuji bukan persoalan pribadi, melainkan standar profesionalitas birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut fokus, independensi, dan tanggung jawab penuh. Gubernur Banten harus memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pejabat publik,” pungkas Susanto.
SLF menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut, menurut mereka, merupakan upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
Penulis : Abdul
Editor : Redaksi
