SUMUT — Ketua Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM), Panyahatan Ritonga, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Bahkan, ia menilai pelaksanaannya di lapangan berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/3), Panyahatan menyebut implementasi program tersebut dinilai menyimpang dari konsep awal yang sebelumnya diyakini akan memberdayakan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pada tahap awal masyarakat memahami bahwa program MBG akan melibatkan warga desa, warung kecil, rumah makan lokal, serta pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi makanan bergizi. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan disebut berbeda dari harapan tersebut.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya kira sebelumnya MBG ini akan langsung melibatkan warga, warung, atau rumah makan di desa agar ikut serta. Akan tetapi yang terjadi justru pembangunan gedung-gedung dapur makan bergizi yang terkesan mewah. Ini menimbulkan kesan hanya kalangan tertentu yang menikmati program tersebut,” ujar Panyahatan.
Ia juga menyoroti dugaan adanya dominasi pejabat daerah dalam pengelolaan dapur MBG. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat karena perputaran ekonomi tidak lagi berada di tangan pelaku UMKM lokal.
“Dampaknya sudah mulai terasa. Sejumlah pelaku UMKM mengaku omzet mereka menurun, bahkan ada yang terancam tutup karena tidak dilibatkan dalam program ini,” tambahnya.
ALARM pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Panyahatan juga mendesak agar pejabat yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi segera ditindak.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden, jika ada pejabat yang membuka dapur MBG dan menggunakan kekuasaan serta wewenangnya untuk memperkaya diri, agar segera dihentikan dan tidak diberi ruang,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG harus diawasi secara ketat. Menurutnya, dana yang bersumber dari pajak rakyat tersebut berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Panyahatan juga menekankan pentingnya memastikan program MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pendidikan gizi serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Kita ingin sejahtera bersama-sama. Namun hingga saat ini, cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud. Kritik ini kami sampaikan demi kemajuan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Ia menegaskan, ALARM akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat kecil serta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Penulis : Mansur Lubis
Editor : Hery Lubis
