JAKARTA – Proyek pembangunan Jembatan penghubung antar wilayah di RW 13 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dinilai masyarakat kurang mateng dalam proses perencanaan pembangunannya.
Dari pentauan di lokasi jembatan yang di kerjakan oleh PT. PUTRI UTAMI/CONSULTAN Yang menggunakan APBD DKI Jakarta tahun 2025 Banyak kejanggalan yang terjadi di lapangan.
Yang pertama Proyek yang menelan anggaran menurut informasi menelan anggaran kurang lebih satu milyar itu tidak terdapat bedeng yang seharusnya ada di sekitar lokasi, kemudian tidak ada papan informasi pada masyarakat soal penggunaan anggaran pembangunan. Kemudian proyek tersebut tidak menerapkan K3 dan BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya wajib bagi seluruh proyek Pemda, selain itu alat yang digunakan oleh kontraktor tersebut juga menggunakan Gas 12 kilo untuk konsumsi rumah tanggga.
Yang tidak kalah pentingnya struktur bangunan jembatan itu terlalu rendah dengan kali. Bahkan tidak jauh berbeda dengan jembatan yang sebelumnya terlalu pendek sehingga setiap musim banjir jalan dan jembatan di lokasi itu tidak bisa diakses. Karena jembatannya terlalu rendah dengan permukaan air.

Menurut warga sekitar yang enggan diketahui identitasnya menuturkan bahwa, jembatan yang di bangun saat ini oleh pemda itu ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan jembatan sebelumnya yang mengakibatkan sering terendam banjir,
“Itu cuma ditambah tingginya sekitar 50 CM, padahal kalau banjir disini bisa mencapai ketinggian se pinggang orang dewasa bisa sampai satu meter. Kok ini agak aneh cuma dinaikin sedikit doang. ” ujar salah satu warga disekitar.
Dirinya juga mempertanyakan kinerja Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat terutama kepala seksi perencanaan yang diduga tidak meninjau lokasi secara langsung. Karena kalau mereka mengecek secara langsung pasti dia tau berapa ketinggian jembatan itu yang harus dibangun.
“Harusnya mereka mengukur ketinggian capaian air ketika banjir. Kalau begini nantinya akan menahan lajunya air dijembatan ini karena terlalu rendah. Ini kalau banjir air ketahan oleh jembatan dan luber ke pemukiman warga. Proyek ini terkesan asal dibangun saja tidak mempertimbangkan aspek lainnya, percuma saja dibangun jembatan baru kalau nantinya bakal banjir juga. “tegasnya
I
a juga menilai proyek pembangunan jembatan ini tidak di kaji mateng secara tehnik. Padahal ini mengunakan anggaran APBD dari pajak masyarakat, bagai mana bisa pihak dari dinas bina marga bisa membiarkan kontraktor mengenakan proyek itu dengan leluasa melakukan beberapa pelanggaran yang serius,seharusnya diawasi secara ketat oleh konsultan dan Suku Dinas Bina Marga.
“Yang pertama pihak pelaksana tidak memasang papan informasi dilokasi untuk masyarakat padahal itu wajib. Kemudian para pekerja tidak menggunakan K3 yang sifatnya wajib dan diatur Undang undang. Kemudian tidak ada bedeng pekerja dilokasi padahal wajib. Begitu juga dengan alat dan sarana pekerja menggunakan tabung Gas 12 untuk mengoperasikan Las pada besi jembatan yang seharusnya tidak boleh gunakan untuk proyek pemerintah. “tegasnya
Pada kesempatan itu Bagus pelaksana proyek tersebut menuturkan dirinya hanya bekerja sesuai dengan gambar yang diberikan atasan padanya.
” Kalau untuk beberapa persoalan itu saya tidak tahu mas. Kami pekerja hanya mengikuti gambar konstruksi yang diberikan. “ucap Bagus
Masyarakat berharap pihak Walikota atau Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat dan Aparat Penegak Hukum segera meninjau ulang proyek pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 4 meter di Kalideres tersebut. Jangan sampai uang negara habis untuk bangun jembatan itu tapi tidak menyelesaikan masalah dan bisa menimbulkan masalah baru.
Hingga berita ini di turunkan pihak Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat belum berhasil untuk di konfirmasi soal beberapa dugaan pelanggaran dan kejanggalan dalam pembangunan proyek jembatan tersebut. Redaksi duadimensi.com akan terus menggali informasi pada pihak terkait.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Arif
Editor : Hery Lubis
































