JAKARTA – Ulah oknum pengusaha yang diduga merusak fasilitas milik pemerintah daerah kembali menuai sorotan publik. Fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran negara justru dirusak demi kepentingan usaha pribadi tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat luas di Jalan Raya Kembangan Selatan
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas milik Pemda seperti trotoar, saluran drainase, dan badan jalan di Jalan raya Kembangan Selatan Jakarta Barat mengalami kerusakan akibat aktivitas usaha yang dilakukan tanpa izin resmi.
Kerusakan tersebut diduga kuat disengaja untuk mempermudah akses keluar masuk kendaraan operasional pengusaha.
Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan daerah, sekaligus mencerminkan lemahnya kepatuhan pengusaha terhadap hukum dan tata kelola lingkungan perkotaan.Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat terkait.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah warga sekitar mengaku resah. Selain merusak estetika kota, kerusakan fasilitas tersebut juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu fungsi drainase, terutama saat musim hujan.
“Fasilitas ini dibangun pakai uang rakyat, tapi seenaknya dirusak. Kalau masyarakat kecil cepat ditindak, kenapa pengusaha seperti kebal hukum?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Aktivis pemerhati kebijakan publik Parlin Sitindaon menilai, jika pelanggaran ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan membuka peluang terjadinya pelanggaran serupa oleh pengusaha lain.
Pemda dan aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan.
Sesuai aturan yang berlaku, setiap perusakan fasilitas milik daerah dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, termasuk kewajiban mengembalikan kondisi seperti semula serta denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Penegakan hukum yang adil dan tegas dinilai penting agar fasilitas umum terlindungi dan kepentingan masyarakat tidak terus dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Suku Dinas Binamarga belum bisa minta keterangannya perihal tersebut. Saat wartawan mencoba mendatangi kantornya di Lantai 9 salah satu staf ya mengatakan pimpinan tidak ada di kantor.
“Bapak tidak ada di kantor, sedang keluar pak.” ujar salah satu staf nya.
Penulis : Hery Lubis
Editor : Pjm





























