SUKABUMI – Program pembangunan infrastruktur jalan yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai apresiasi sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat. Salah satu proyek strategis yang saat ini berjalan adalah rekonstruksi ruas jalan provinsi penghubung Cibadak–Pelabuhan ratu yang melintasi Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp34,2 miliar dengan masa pelaksanaan selama 195 hari kalender. Pembangunan ini diharapkan mampu menghasilkan jalan yang kokoh, berkualitas, dan tahan lama, mengingat jalur tersebut merupakan akses vital dengan intensitas kendaraan berat yang cukup tinggi.
Namun demikian, hasil pantauan di lapangan memunculkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan proyek. Beberapa indikasi menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan serta kepatuhan terhadap standar teknis yang seharusnya diterapkan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu temuan yang disorot adalah papan informasi proyek yang tidak mencantumkan nama konsultan pengawas. Padahal, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proyek pemerintah kepada publik.
Selain itu, dalam proses penambalan di sejumlah titik jalan berlubang, diduga tidak terlihat penggunaan bahan perekat (tack coat) yang berfungsi mengikat lapisan lama dengan material baru. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi daya tahan konstruksi jalan, terutama karena ruas tersebut setiap hari dilalui kendaraan bertonase besar.
Seorang pekerja di lokasi, yang enggan disebutkan namanya, mengaku hanya menjalankan pekerjaan sesuai instruksi tanpa mengetahui secara rinci spesifikasi teknis maupun volume pekerjaan.
“Kami hanya mengikuti arahan. Untuk detail pekerjaan, kami tidak dijelaskan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa sebagai jalur utama, pengerjaan jalan tersebut seharusnya dilakukan dengan standar maksimal agar hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
Yang turut menjadi perhatian, selama proses pengerjaan berlangsung, tidak tampak kehadiran pengawas maupun penanggung jawab lapangan di lokasi.
Padahal, pengawasan merupakan elemen krusial untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas hasil akhir proyek. Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, proyek infrastruktur semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga menjamin kualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Marco Wijaya Mandiri maupun penanggung jawab proyek belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
Masyarakat pun berharap instansi terkait, khususnya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini penting agar pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Penulis : Asep
Editor : Pjm
