SUMUT – Politisi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, meminta Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk berhenti melakukan pencitraan dengan isu plat kendaraan bermotor. Menurutnya, urusan tersebut bukan bagian dari tugas seorang gubernur.
“Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),” jelas Sutrisno dalam keterangan pers yang diterima media, Rabu (1/10).
Ia menegaskan, pendapatan asli daerah (PAD) provinsi memang mayoritas berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Namun, menurutnya, menjadikan isu plat nomor sebagai panggung politik hanyalah upaya mencari simpati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akrobat mempermasalahkan kendaraan berplat luar provinsi adalah cara cari muka. Ini sekadar pencitraan demi meraih simpati rakyat yang sebenarnya sudah muak,” tegasnya.
Sutrisno menilai, fenomena “bad news is good news” kini kerap dimainkan para kepala daerah. Mereka lebih mengejar sensasi dan viralitas ketimbang fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) atau indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD).
“Meski tak lagi pakai kemeja putih atau masuk gorong-gorong, kepala daerah tetap gemar beratraksi demi viral. Touring, menyetop truk di jalan, hingga aksi-aksi di depan kamera dianggap lebih penting daripada kerja nyata,” ujarnya.
Catatan Sutrisno
Lebih lanjut, Sutrisno menyampaikan delapan catatan penting agar publik tidak terlena dengan pencitraan para kepala daerah:
- Provinsi bukan negara bagian. Semua kendaraan berplat resmi berhak melintas di seluruh wilayah NKRI.
- Pendataan kendaraan bermotor harus valid. Diduga jumlah kendaraan riil mencapai dua kali lipat dari data resmi.
- Fokus pada kendaraan tak bayar pajak dan identitas rangkap, bukan memaksa pindah plat.
- Tindak mafia BBM, karena pengalihan bahan bakar ke industri mengurangi PAD dari PBBKB.
- Pasang alat ukur penggunaan air permukaan, agar pajak tidak hanya ditaksir dan rawan bocor.
- Berantas rokok ilegal tanpa cukai, yang menggerus potensi PAD dari pajak rokok.
- Optimalkan pajak MBLB, terutama dari aktivitas penambangan seperti bentonit, kapur, dan pasir kuarsa.
- Fokus pada pengeluaran. Kebocoran dan pemborosan anggaran justru masalah utama pemerintah daerah.
Sutrisno menutup dengan menekankan bahwa patriotisme seorang kepala daerah tidak diukur dari aksi di depan kamera, melainkan dari komitmen menjauhi korupsi, gaya hidup mewah, serta praktik nepotisme dalam birokrasi dan BUMD.
Penulis : ALM
Editor : HL
Sumber Berita : Duadimensi-.com
