Warga Protes, Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor, Pekerjaan SDA di Kalideres Berdampak Kemacetan Mengular

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 37;

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 37;

JAKARTA – Kurangnya koordinasi antar lintas sektor di pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan image yang negatif terhadap pandangan masyarakat dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Salah satunya pada pembangunan saluran air di wilayah Kecamatan Kalideres oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada kerugian masyarakat terutama penguna jalan.

Seperti pembangunan saluran air di jalan Peta Selatan, Jalan Prepedan Raya manyar Kamal, Jalan Benda Raya, Warung Gantung yang mengakibatkan kemacetan sepanjang hari di karenakan tidak ada koordinasi dengan dinas perhubungan di wilayah setempat.

Dampaknya masyarakat pengguna jalan terganggu dan juga ekonomi terhambat akibat tidak adanya rekayasa lalulintas yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait sebelum dilakukan pembangunan.

Salah satu warga Kalideres menuturkan bahwa masyarakat sangat mendukung adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.Namun dalam pembangunan harus terukur dan terarah dengan baik.

“Kita sebagai masyarakat sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi dalam pengendalian banjir yang selama ini selalu menghantui warga. Tapi dalam proses pembangunan itu juga harus terarah dan terukur dampaknya. Jangan sampai merugikan masyarakat juga. “ujar Usman salah satu warga Kalideres.

Dirinya melihat adanya ego sektoral dalam pemerintahan, karena SDA terkesan jalan sendiri tidak melibatkan pihak lain seperti Dinas Perhubungan dan Polantas yang seharusnya di perbantukan untuk merekayasa atau mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan lalulintas.

“Sepertinya tidak ada koordinasi antar sektor, buktinya terjadi kemacetan lalulintas di setiap wilayah pembangunan. Selain itu tidak terlihat adanya petugas dishub ataupun polantas yang seharusnya melakukan pengaturan lalulintas untuk mengurai dampak kemacetan dari pembangunan itu. “ucap usman.

Sementara itu Ka satpel Dishub Kecamatan Kalideres Ahmad Saufi menuturkan, bahwa secara spesifik tidak ada koordinasi ataupun komunikasi dengan pihak SDA

” Secara spesifik tidak ada koordinasi langsung. Namun ada surat pemberitahuan melalui Sudin, lintas Suku Dinas bahwa akan ada pembangunan saluran air di wilayah Kalideres.Hanya pemberitahuan saja. “ujarnya saat di temui di ruang kerjanya (26/5/2025)

Sebenarnya kata dia, kalau pihak SDA berkoordinasi dengan kami Dishub pasti kami siapkan anggota untuk membantu kelancaran lalulintas.

” Sekarang kalau terjadi kemacetan begitu dishub yang jadi sasaran, dianggap tidak mau bekerjasama. Padahal memang tidak ada komunikasi secara spesifik dari pihak SDA nya.”pungkas Saufi.




Baca Juga :  Sinergi Lintas Sektor untuk Pemerataan Ekonomi Provinsi Banten, Annisa Mahesa Dorong Peran Strategis Perbankan

Penulis : Spn

Editor : Hery Lubis

Berita Terkait

Koalisi Warga Jakarta Untuk Keadilan: Sekda Pilihan Mas Pram Harus Berkomitmen pada Nilai-Nilai Kerakyatan
Maryono: Keluarga Sakinah Fondasi Kota Ramah Anak dan Perempuan
Pemkot Tangerang Tertibkan Bangunan Liar di Sekitar Mall Bale Kota
Inovasi PBG 10 Jam, DPMPTSP Kota Tangerang Jalani Penilaian KIPP Provinsi Banten
Kecamatan Periuk Tertibkan Spanduk Liar Demi Wujudkan Estetika Kota Tangerang
Diduga Ada Pungutan di MTsN 1 Purwakarta, KP3: Tak Sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional
HSN, Wali Kota Sachrudin Ajak Santri Jadi Teladan dan Agen Perubahan Berbasis Ilmu dan Akhlak 
Pemerintah Tiyuh Penumangan Salurkan BLT K3 w Ke 42 KPM Tahun 2025

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 19:34 WIB

Koalisi Warga Jakarta Untuk Keadilan: Sekda Pilihan Mas Pram Harus Berkomitmen pada Nilai-Nilai Kerakyatan

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:54 WIB

Maryono: Keluarga Sakinah Fondasi Kota Ramah Anak dan Perempuan

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:52 WIB

Pemkot Tangerang Tertibkan Bangunan Liar di Sekitar Mall Bale Kota

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:48 WIB

Inovasi PBG 10 Jam, DPMPTSP Kota Tangerang Jalani Penilaian KIPP Provinsi Banten

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:26 WIB

Diduga Ada Pungutan di MTsN 1 Purwakarta, KP3: Tak Sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional

Rabu, 22 Oktober 2025 - 11:09 WIB

HSN, Wali Kota Sachrudin Ajak Santri Jadi Teladan dan Agen Perubahan Berbasis Ilmu dan Akhlak 

Rabu, 22 Oktober 2025 - 11:06 WIB

Pemerintah Tiyuh Penumangan Salurkan BLT K3 w Ke 42 KPM Tahun 2025

Selasa, 21 Oktober 2025 - 21:34 WIB

Bupati Sukabumi Tekankan Efisiensi dan Fokus pada Program Prioritas yang Berdampak Langsung bagi Masyarakat

Berita Terbaru