JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan sejumlah perkara pengujian undang-undang pada Senin, 26 Oktober 2026, termasuk perkara yang menguji secara formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian. Agenda persidangan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan konstitusional atas pembentukan maupun ketentuan undang-undang yang dipersoalkan para pemohon.
Dalam jadwal persidangan, perkara Nomor 251/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 258/PUU-XXIV/2026 tercatat berkaitan dengan pengujian formil UU Kepolisian. Agenda yang dijadwalkan mencakup mendengarkan keterangan ahli dari Presiden. Keterangan para pihak dan ahli merupakan salah satu bagian dari bahan yang dipertimbangkan hakim konstitusi sebelum mengambil keputusan.
Pengujian formil pada dasarnya berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, termasuk apakah tahapan dan tata cara pembentukannya telah memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan yang berlaku. Hal ini berbeda dari pengujian materiil yang berfokus pada isi pasal atau norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, pemohon menyampaikan alasan dan argumentasi hukum atas permohonannya. Pihak terkait kemudian dapat memberikan jawaban atau keterangan, sementara hakim konstitusi menilai seluruh dokumen, keterangan, dan alat bukti yang diajukan. Sidang yang berlangsung tidak serta-merta berarti permohonan dikabulkan atau ditolak; putusan baru ditetapkan setelah proses pemeriksaan dinilai cukup.
Perhatian terhadap pengujian UU Kepolisian berkaitan dengan kedudukan undang-undang tersebut dalam mengatur kelembagaan dan pelaksanaan tugas kepolisian. Meski demikian, hasil akhir perkara tetap bergantung pada pertimbangan hukum majelis hakim, bukan pada satu keterangan atau satu tahap persidangan saja.
Selain perkara tersebut, jadwal Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama memuat perkara pengujian undang-undang lainnya, termasuk perkara yang berkaitan dengan regulasi teknologi informasi dan hukum pidana. Jadwal sidang dapat berubah sesuai keputusan pengadilan, sehingga pihak yang berkepentingan perlu memeriksa pembaruan resmi sebelum mengikuti persidangan.
Masyarakat dapat memantau jadwal, agenda, dan perkembangan perkara melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi. Informasi dari sumber resmi penting untuk membedakan agenda yang telah dijadwalkan, keterangan yang benar-benar disampaikan dalam persidangan, dan putusan yang sudah dibacakan. Sampai ada putusan, perkara tetap berada dalam proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
(Wl)
Penulis : Muhibuddin Wali
