KOTA TANGERANG – Sebanyak 1.500 keluarga di Kota Tangerang mendapatkan alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026. Tak sekadar meringankan beban ekonomi, program ini diharapkan menjadi salah satu pijakan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi.
Penyaluran tahap pertama berlangsung di Kantor Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026), melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang. Dari total 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Provinsi Banten, Kota Tangerang memperoleh alokasi 1.500 KPM yang disalurkan dalam dua tahap, yakni 709 KPM pada November dan 791 KPM pada Desember 2026.
Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tina Andra Soni, hadir didampingi Wali Kota Tangerang H. Sachrudin dan Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono untuk menyapa langsung keluarga penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andra Soni menjelaskan, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk program bantuan sosial tahun ini. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di Banten.
“Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun, kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi,” ujar Andra Soni.
Ia menambahkan, Pemprov Banten juga telah mengusulkan penambahan jumlah penerima manfaat pada 2027 agar jangkauan perlindungan sosial semakin luas dan lebih banyak keluarga terbantu.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berkelanjutan Pemprov Banten bagi masyarakat Kota Tangerang. Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci agar perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang membutuhkan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
“Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah,” ungkap Sachrudin.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data dan penyaluran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya meringankan beban kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi dorongan untuk semakin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan daerah, didukung ketepatan data serta penyaluran, harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tegas Sachrudin.
Penulis : abdul
Editor : Pjm
