BANDUNG — Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung akhirnya memberikan jawaban atas surat konfirmasi media terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan CV Multi Persada Internusa.
Namun, jawaban tersebut justru memunculkan polemik baru karena disampaikan tanpa kop surat resmi, cap instansi, maupun tanda tangan pejabat berwenang.
Dalam jawaban tertulis yang diterima media, Disnaker Kota Bandung mengakui tidak melakukan verifikasi faktual atau pengecekan langsung ke alamat perusahaan penyedia sebelum penetapan pemenang pengadaan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paket pengadaan yang dipersoalkan meliputi Belanja Untuk Pelatihan Pastry dua paket Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp146 juta, serta paket Pelatihan Tata Rias Pengantin dan Digital Marketing Tahun Anggaran 2026 senilai lebih dari Rp167 juta. Kedua paket tersebut dimenangkan oleh CV Multi Persada Internusa melalui mekanisme pengadaan langsung.
Dalam keterangannya, pihak Disnaker menyebut verifikasi lapangan tidak selalu wajib dilakukan karena legalitas perusahaan telah tervalidasi secara elektronik melalui sistem OSS, NIB, NPWP, SIUP, serta data LPSE/SPSE.
“PPK maupun dinas tidak selalu wajib melakukan verifikasi faktual karena dokumen perusahaan telah tersedia dan tervalidasi secara elektronik,” demikian isi jawaban Disnaker.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah hasil penelusuran lapangan menemukan alamat perusahaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan diduga hanya berupa rumah tinggal biasa di wilayah Kota Bandung.
Di lokasi tersebut, tidak ditemukan papan nama perusahaan, aktivitas usaha, maupun kegiatan operasional sebagaimana lazimnya sebuah penyedia jasa pemerintah.
Berdasarkan keterangan warga sekitar, alamat itu diketahui sebagai rumah tinggal dan bukan kantor perusahaan.
Disnaker juga mengakui tidak mengetahui kondisi fisik alamat tersebut.
“Dinas tidak memiliki informasi secara langsung mengenai kondisi fisik alamat tersebut sebagai rumah tinggal,” tulis pihak Disnaker.
Meski demikian, instansi tersebut tetap menilai alamat perusahaan memenuhi syarat administratif karena tercantum dalam dokumen legalitas usaha. Disnaker beralasan keberadaan usaha di rumah tinggal tidak otomatis membuat perusahaan menjadi tidak sah, khususnya untuk kategori usaha kecil atau UMKM.
Namun, jawaban itu juga mengungkap sejumlah fakta lain, di antaranya tidak adanya pemeriksaan fisik alamat perusahaan oleh PPK, tidak adanya berita acara pemeriksaan lapangan, serta tidak dilakukan pemeriksaan langsung terhadap riwayat pekerjaan perusahaan.
Seluruh proses evaluasi disebut hanya mengandalkan dokumen administrasi.
Pada poin lain, Disnaker juga mengungkap bahwa pelaksanaan teknis pelatihan dilakukan oleh LPK atau instruktur pelatihan, sementara perusahaan penyedia hanya bertindak sebagai penyelenggara kontraktual.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik “pinjam bendera” atau penggunaan perusahaan sebagai formalitas administratif dalam pengadaan pemerintah.
Meski demikian, Disnaker menegaskan dugaan tersebut belum dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Terkait dugaan praktik pinjam bendera, hal tersebut memerlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut,” tulis Disnaker.
Selain itu, Disnaker menyebut mekanisme pengadaan langsung memang memungkinkan hanya mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu sesuai aturan LKPP.
Namun, sejumlah pihak menilai kondisi peserta tunggal ditambah dugaan ketidaksesuaian alamat perusahaan tetap menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan pemerintah.
Sorotan lain juga tertuju pada bentuk jawaban resmi yang dikirimkan tanpa unsur autentikasi formal. Secara administratif, surat tanpa kop instansi, tanda tangan, maupun cap dinas dinilai tidak memenuhi standar tata naskah dinas pemerintahan dan berpotensi dianggap tidak sah sebagai dokumen resmi lembaga negara.
Tanda tangan, baik basah maupun elektronik, serta cap instansi merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan dan pertanggungjawaban isi dokumen pemerintahan.
Tanpa unsur tersebut, surat dinilai tidak memiliki kekuatan administratif yang memadai.
Sejumlah kalangan menilai kondisi itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi tata naskah dinas yang berpotensi dikenai evaluasi maupun sanksi internal sesuai ketentuan tata kelola pemerintahan.
Disnaker Kota Bandung sendiri mengakui bahwa apabila ditemukan unsur penyampaian data yang tidak benar, maka pembatalan kontrak maupun evaluasi ulang dapat dilakukan melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan tambahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung terkait alasan jawaban klarifikasi tersebut disampaikan tanpa format surat resmi, tanda tangan pejabat berwenang, maupun cap instansi.
Penulis : Jaramot Sigalingging
Editor : Redaksi
