TUBABA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba, Lantai II, Selasa (30/6/2026), dihadiri langsung Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, Ketua DPRD Busroni, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Tubaba.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mempertegas peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, dukungan, serta kontribusi selama proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi pemerintahan, melainkan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan memperbaiki kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah kita bahas bersama bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini juga menjadi bahan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat ke depan,” ujar Novriwan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tubaba Busroni menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah.
Ia menekankan, setiap anggaran yang telah ditetapkan harus dikelola dan direalisasikan secara efektif, efisien, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Tubaba yang lebih baik,” tegas Busroni.
Lebih lanjut, DPRD Tubaba berharap evaluasi dan pembahasan APBD yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan tidak hanya terbangun dalam forum rapat paripurna, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata dalam mengawal setiap program pembangunan.
Dengan komitmen dan pengawasan yang berkesinambungan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat optimistis dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus membawa Tubaba menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Penulis : jun
Editor : Pjm
