TUBABA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), bersama organisasi pers Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO), mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tubaba, Senin (30/3/2026).
Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan konfirmasi terkait realisasi anggaran APBN Tahun 2025 yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kemenag Tubaba.
Dalam agenda tersebut, perhatian difokuskan pada tiga paket kegiatan utama dengan nilai anggaran cukup besar, yakni:
Jasa profesi dan transportasi penghulu (Pengelolaan KUA & Pembinaan Keluarga Sakinah) sebesar Rp337.368.000
Bimbingan perkawinan dan calon pengantin (Pengelolaan KUA & Keluarga Sakinah) sebesar Rp156.500.000
Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp352.006.000
Ketua LSM TRINUSA Tubaba, Masdar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial demi mendorong transparansi penggunaan anggaran negara.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta data realisasi anggaran tersebut secara rinci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola, terutama untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” tegas Masdar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Tata Usaha Kemenag Tubaba, Anton Syafari, yang menerima langsung kedatangan rombongan, menyampaikan bahwa Kepala Kemenag sedang menjalankan dinas luar. Ia meminta waktu selama dua hari untuk menyiapkan dokumen yang diminta serta berkoordinasi dengan pimpinan.
Pertemuan lanjutan pun dijadwalkan pada Rabu, 1 April 2026.
Di sisi lain, Ketua DPD JWI Tubaba, Heri Akbar, bersama Ketua IWO, Yossa, menegaskan bahwa langkah konfirmasi ini merupakan bagian dari penerapan kode etik jurnalistik, khususnya asas keberimbangan informasi.
“Konfirmasi ini adalah wujud dari asas praduga tidak bersalah. Kami ingin memastikan informasi yang berkembang di masyarakat benar dan akurat,” ujar Heri.
Sementara itu, Yossa menambahkan bahwa pihaknya berharap Kemenag Tubaba dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan.
“Kami berharap pada pertemuan berikutnya Kemenag dapat menyampaikan rincian realisasi anggaran secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan lanjutan yang akan digelar Rabu mendatang diharapkan mampu memberikan kejelasan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran negara.
Penulis : Jun
Editor : Pjm
