KOTA TANGERANG – Proses tender pembangunan fasilitas pengolahan sampah senilai Rp34,74 miliar di Kota Tangerang kini menjadi sorotan publik. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya melayangkan surat konfirmasi, klarifikasi, sekaligus somasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam penetapan pemenang lelang.
Sorotan tersebut tertuju pada Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah (Eks Pabrik Edy) Tahun Anggaran 2026 yang tercatat pada LPSE Kota Tangerang dengan nilai pagu mencapai Rp34,74 miliar.
Berdasarkan hasil tender, Pokja Pemilihan menetapkan PT Sultan Sukses Mandiri sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp32,54 miliar. Namun, keputusan tersebut dipersoalkan setelah tim investigasi GMAKS menemukan dugaan ketidaksesuaian dokumen kualifikasi yang dinilai seharusnya menjadi syarat mutlak bagi peserta lelang.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator GMAKS Tangerang Raya, Hadi Isron, mengungkapkan bahwa dokumen pemilihan secara tegas mensyaratkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Spesialis Subklasifikasi KK016 tentang Pemasangan Kerangka Baja Konstruksi.
“Berdasarkan hasil penelusuran kami pada data resmi LPJK Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan pemenang diduga tidak memiliki SBU KK016 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,” ujar Hadi, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, hasil verifikasi menunjukkan PT Sultan Sukses Mandiri hanya tercatat memiliki lima subklasifikasi usaha, tanpa mencantumkan kode KK016 yang menjadi salah satu syarat utama dalam paket pekerjaan tersebut.
Selain itu, GMAKS juga menyoroti dokumen SBU BG009 milik perusahaan pemenang yang disebut baru mendapatkan pengesahan pada 22 April 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian waktu penerbitan dokumen dengan tahapan proses pengadaan yang sedang berlangsung.
“Temuan ini menimbulkan dugaan adanya pengondisian atau pemenuhan dokumen setelah proses berjalan. Jika benar terjadi, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat dan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.
GMAKS juga mempertanyakan konsistensi Pokja Pemilihan dalam menerapkan aturan evaluasi. Pasalnya, sejumlah peserta lain dikabarkan gugur karena alasan teknis, sementara perusahaan yang diduga belum memenuhi persyaratan tertentu justru ditetapkan sebagai pemenang.
Atas dasar itu, melalui surat Nomor 082/Klarf/GMAKS/TR/VI/2026, GMAKS meminta DLH Kota Tangerang dan Pokja Pemilihan menunda penandatanganan kontrak serta melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen kualifikasi pemenang tender.
Mereka memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi tertulis atas berbagai temuan yang disampaikan.
“Apabila tidak ada tanggapan atau langkah korektif, kami akan membawa persoalan ini ke lembaga penegak hukum dan pengawas, termasuk KPK, Kejaksaan Tinggi Banten, serta Ombudsman RI untuk mendapatkan kepastian hukum dan menjamin transparansi proses pengadaan,” tegas Hadi.
Kasus ini menambah daftar proyek pengadaan yang mendapat perhatian publik. Sejumlah kalangan berharap seluruh proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan profesional guna menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.
