JAKARTA – Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar memahami dengan baik tugas, fungsi, serta batasan kewenangan dalam menjalankan jabatan. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran lainnya.
Pesan tersebut disampaikan Iin saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Pengarahan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, berbagai pelanggaran dalam birokrasi kerap berawal dari kurangnya pemahaman terhadap aturan dan batas kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Kondisi tersebut sering kali diperparah dengan kebiasaan bekerja dalam zona nyaman yang membuat seseorang enggan melakukan perbaikan maupun evaluasi.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelanggaran sering muncul ketika kita tidak memahami koridor yang telah ditetapkan. Terkadang kita merasa nyaman dengan pola yang ada sehingga tanpa disadari melampaui batas-batas yang seharusnya dipatuhi,” ujar Iin.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong para ASN dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk berani berinovasi serta mencari solusi kreatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun demikian, inovasi yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.
Iin menilai pengarahan dari BPKP menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman terkait tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendapatkan panduan dalam menjalankan program pembangunan secara akuntabel.
“Masukan dan arahan dari BPKP menjadi bekal penting bagi kita semua dalam melaksanakan tugas. Ini sekaligus menjadi rambu-rambu agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil tetap berada pada jalur yang benar,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono, Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim, Inspektur Pembantu Kota Reni Septianawati, para asisten, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Mengusung tema “Mengawal Jakarta Menuju Kota Global dan Berbudaya”, Iin menilai visi tersebut bukanlah target yang mudah diwujudkan. Namun, di balik berbagai tantangan yang ada, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan Jakarta.
“Transformasi menuju kota global membutuhkan komitmen dan kerja bersama. Tantangannya besar, tetapi peluang untuk berkembang juga terbuka luas apabila kita mampu menjalankannya dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Sofyan Antonius, menjelaskan bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPKP yang ditandatangani pada 11 Februari 2026 mengenai penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
Dalam paparannya, Sofyan menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), pencegahan kecurangan, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh sejumlah perwakilan OPD. Penandatanganan ini menjadi simbol kesungguhan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
