JAKARTA – Keberadaan terminal bayangan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta terhusus Jakarta Barat masih marak dan menjadi persoalan yang tak pernah tuntas, . Kondisi ini memicu keluhan warga dan pengguna jalan yang mempertanyakan ketegasan serta kemampuan Dinas Perhubungan dan Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat dalam menertibkan aktivitas angkutan ilegal dan parkir liar tersebut.
Persoalan terminal bayangan dan parkir liar kini kembali menjadi sorotan setelah Gubernur DKI Jakarta mengungkap berbagai persoalan yang dinilai telah lama mengakar di sektor Dinas Perhubungan. Dua persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran ketertiban umum, melainkan menjadi gambaran tantangan pengawasan dan penegakan aturan transportasi di Ibu Kota.
Sorotan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi jajaran Dinas Perhubungan, baik di tingkat provinsi maupun wilayah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab, keberadaan terminal bayangan dan praktik parkir liar yang terus berulang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, konsistensi penindakan, serta komitmen dalam membenahi tata kelola transportasi Jakarta.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Sudinhub dan aparat kepolisian sebelumnya telah beberapa kali menggelar operasi penertiban. Namun, aktivitas bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan kendaraan travel yang menaikkan serta menurunkan penumpang di luar terminal resmi masih terus berlangsung.
Sepanjang 2026, operasi gabungan Tim Lintas Jaya bersama Satlantas juga digencarkan di sejumlah wilayah Jakarta. Namun, upaya tersebut dinilai belum memberikan efek jera.
“Buktinya mana ketegasan itu? Sampai sekarang terminal bayangan masih marak. Apa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengetahui bahwa keberadaan terminal ilegal ini mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta?” ujar Jasri, seorang pengemudi yang mengaku terganggu kemacetan akibat aktivitas terminal bayangan di sepanjang Jalan Daan Mogot , Jumat (13/11/2026).
Selain itu titik yang disorot di Jakarta Barat antara lain Exit Tol Cengkareng, Kapuk, Jembatan Baru Cengkareng, Jembatan Gantung, Taman Kota, Jalan Latumenten Jelambar, Grogol hingga kawasan Meruya. Lokasi-lokasi tersebut disebut masih menjadi tempat beroperasinya angkutan di luar terminal resmi.
Persoalan ini semakin kompleks karena terminal bayangan bukan satu-satunya pekerjaan rumah sektor perhubungan. Praktik parkir liar di sejumlah ruas jalan juga menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Jika pengawasan tidak berjalan optimal dan penindakan hanya dilakukan secara insidental, praktik-praktik tersebut dikhawatirkan akan terus berulang.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Terminal se-Jakarta, Banggal Aritonang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan terminal bayangan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ia berharap DPRD turut mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dishub agar segera mengambil langkah tegas dan konsisten.
“Kami bersama rekan-rekan paguyuban terminal seluruh Jakarta berharap Pemprov DKI dan Dishub segera menertibkan terminal bayangan yang beroperasi secara liar. Persoalan ini berdampak langsung terhadap terminal resmi yang semakin sepi dan ditinggal penumpang, sekaligus memukul para pelaku UMKM di dalam terminal,” kata Banggal.
Di sisi lain, munculnya terminal bayangan juga dipengaruhi kebiasaan sebagian penumpang yang memilih lokasi keberangkatan lebih dekat dengan tempat tinggal atau akses jalan utama.
Meski demikian, alasan kemudahan akses tidak boleh menjadi pembenaran bagi beroperasinya terminal ilegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub perlu memperkuat pengawasan dan melakukan penindakan secara konsisten agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.
Gubernur DKI Jakarta diharapkan tidak berhenti pada pengungkapan persoalan yang telah mengakar tersebut. Perlu ada langkah konkret berupa evaluasi kinerja jajaran Dishub, pemetaan titik rawan terminal bayangan dan parkir liar, serta penegakan aturan secara berkelanjutan.
Publik kini menunggu keberanian Pemprov DKI Jakarta membenahi persoalan tersebut hingga ke akar permasalahannya. Sebab, penertiban yang hanya dilakukan sesaat tanpa pengawasan berkelanjutan berpotensi membuat terminal bayangan dan parkir liar kembali menjamur setelah operasi selesai.
Penataan transportasi Jakarta membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar operasi penertiban yang berulang tanpa hasil permanen.
Penulis : Hery Lubis/jhon
Editor : Redaksi
