SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).
Rapat dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara itu, tiga desa lainnya—Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur—belum dapat hadir karena masih terisolir.
Diketahui, sebanyak tujuh desa di Kecamatan Simpenan terdampak banjir bandang, yakni Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat aktif dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak 2024. Langkah verval ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan strategis.
“Arahan gubernur jelas, penanganan harus cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak dapat ditempati,” ujar Ade.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Barat mengambil kebijakan untuk tidak menempatkan korban bencana di tenda pengungsian. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk masa satu tahun.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk rencana relokasi,” jelasnya.
Hingga saat ini, bantuan biaya kontrak rumah telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di sejumlah desa di Kecamatan Simpenan. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji yang terdampak pada 15 Desember 2024.
Ade menegaskan, tim verifikasi dan validasi akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan terdampak. Proses tersebut akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Verifikasi ini bukan sekadar administratif, tetapi menyentuh kondisi bangunan secara langsung. Data inilah yang menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pelaksanaan verval akan memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan tim di lapangan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinyatakan aman.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada tahun 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya sudah tidak layak huni.
“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa proses verval ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas dampak banjir bandang yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025, yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani.
Boyke mengakui, kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu semua kebutuhan terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyepakati data dan informasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada keakuratan data dari tingkat desa dan kecamatan.
“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya.
Penulis : asep
Editor : pjm
Sumber Berita : duadimensi.com
