Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Paritrana Award 2024 Dari Menteri PMK

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Paritrana Award 2024, kategori Kabupaten/Kota Coverage Zona Jawa-Bali. Penghargaan tersebut diserahkan Menko PMK, Muhadjir Effendi kepada Pj Bupati Tangerang, Andi Ony dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin di Gedung Plaza BPJamsostek, Jakarta Selatan. Kamis (12/09/24)

Pada kesempatan tersebut, Pj Andi Ony mengatakan diraihnya Paritrana Award tersebut semakin menguatkan komitmen dan sinergitas seluruh phak untuk terus mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan perlindungan sosial pekerja, khususnya pekerja rentan beserta keluarganya yang ada di Kabupaten Tangerang

“Paritrana Award 2024 ini akan semakin menguatkan komitmen, kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak di Kabupaten Tangerang untuk terus mengoptimalkan cakupan peserta BPJS aktif, khususnya bagi para pekerja rentan di Kabupaten Tangerang, sebagaimana arahan Wapres tadi” ungkap Pj Andi Ony

Menurut dia, keberhasilan diraihnya penghargaan Paritrana tersebut tidak lepas dari berbagai terobosan, kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, BPJS, pelaku usaha serta berbagai pihak lainnya yang terus berupaya mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja dan keluarganya terhadap program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami mempunyai strategi khusus dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu dengan penguatan regulasi, penguatan anggaran dan kemudian implementasi kebijakan. Kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan berbagai regulasi dalam rangka memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dimaksud,” ungkapnya

Lanjut dia, selain sisi regulasi, Pemkab Tangerang juga telah mengalokasikan anggaran yang memadahi dan pengintegrasian serta implemantasi program perlindungan jaminan sosial. Selain itu juga dilakukan singkronisasi data, khususnya data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dipadukan untuk memantau dan melihat dimana saja masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan.

“Kami bekerjasama dan berkolaborasi bersama OPD lainnya, misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja. Bagi ahli waris pekerja yang sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial, kami juga melaksanakan pelatihan khusus dalam rangka peningkatan kompetensi dan perlindungan jaminan sosialnya,” imbuhnya

Menurutnya, progam Jamsostek sangat penting bagi kesejahteraan pekerja. Program Jamsostek memberikan manfaat yang lebih kepada para pekerja, seperti jaminan pensiun, hari tua, kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.

“Program Jamsostek ini sangat baik dan strategis untuk dilaksanakan. Manfaatnya sangat besar sekali yang itu semua berdampak bagi kita terhadap penurunan kemiskinan yang ada,” tuturnya

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Untuk itu, dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai yaitu pembangunan manusai melalui reformasi ketenagakerjaan.

“Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai yaitu pembangunan manusai melalui reformasi ketenagakerjaan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya berharap pada tahun 2045 nanti, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya,” kata Ma’ruf Amin

Dia juga meminta seluruh lembaga, kementerian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mendukung penuh dan bergerak aktif bersama menyukseskan pembangunan bidang ketenagakerjaan khususnya program perlindungan sosial jaminan ketenagakerjaan.

“Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, bidang ketenagakerjaan memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bergerak aktif melalui penguatan regulasi, anggaran dan implementasi program. Saya meminta seluruh kementerian, lembaga, kementerian, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memastikan seluruh pekerja, termasuk pegawai Non-ASN hingga kader kemasyarakatan dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” pintanya

Penulis : Adbul

Editor : Hery Lubis