JAKARTA – Pelayanan publik di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kembali menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Raden Hesty mengeluhkan pengurusan surat ahli waris yang tak kunjung selesai selama tiga minggu. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena dokumen itu dibutuhkan untuk mengajukan klaim santunan kematian ayahnya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Raden Hesty mengaku kecewa dengan pelayanan aparatur Kelurahan Pinangsia. Pasalnya, meski telah berulang kali mendatangi kantor kelurahan dan menyerahkan berbagai dokumen pendukung, dirinya belum memperoleh kepastian mengenai pengesahan surat ahli waris yang diajukan.
Padahal, menurut Hesty, batas waktu pengajuan klaim asuransi jiwa yang disampaikan kepada keluarganya jatuh pada 11 November 2026. Keterlambatan pengurusan dokumen tersebut dikhawatirkan menghambat kesempatan keluarga memperoleh santunan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya kak, untuk mengurus klaim asuransi jiwa karena ayah saya saat pesan online Maxim, drivernya sudah menyebabkan ayah saya meninggal. Estimasi pengklaiman sampai tanggal 11 November 2026. Sudah tiga minggu berkas saya dibiarkan,” ujar Raden Hesty kepada redaksi, Jumat (6/11/2026).
Menurut Hesty, berbagai persyaratan administrasi telah disiapkan, di antaranya akta kelahiran, surat pengantar RT/RW, surat laporan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, akta kematian kedua orang tua, laporan polisi terkait kecelakaan lalu lintas, serta surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani dirinya bersama sang kakak.
Persoalan muncul karena buku nikah kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya sejak dirinya masih kecil. Terlebih, kedua orang tuanya telah lama bercerai sehingga identitas ayah dan ibu tercantum dalam kartu keluarga yang berbeda.
Hesty mengaku telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menelusuri riwayat pernikahan orang tuanya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, kedua orang tuanya menikah pada 13 Februari 1978 di kawasan Jalan Mangga Besar I, Gang Belimbing, Jakarta.
Ia juga menyatakan telah membuat surat pernyataan bermeterai mengenai tidak diketahuinya keberadaan buku nikah tersebut sesuai arahan awal pihak kelurahan. Namun, dokumen ahli waris yang diperlukan belum juga mendapatkan pengesahan.
“Semua dokumen pengganti dari buku nikah seperti akte kelahiran saya sebagai anak dan kartu keluarga yang menerangkan bahwa saya adalah anak almarhum dan almarhumah kedua orang tua, surat laporan dari kepolisian, surat pengantar dari RT RW dan juga surat pernyataan di atas materai, semua ada kak, namun entah kenapa lurah tidak mau membuat surat ahli waris,” keluh Hesty.
Lebih lanjut, Hesty mengungkapkan bahwa berkas permohonannya telah diminta untuk ditinggalkan oleh pihak Seksi Pemerintahan Kelurahan Pinangsia. Akan tetapi, setiap kali mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan perkembangannya, dirinya mengaku selalu mendapat jawaban bahwa lurah tidak berada di tempat.
“Kasi Pem-nya meminta berkas ditaruh, tetapi setiap saya ke kelurahan bilangnya Pak Lurah tidak ada di tempat,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat Hesty mempertanyakan kepedulian aparatur kelurahan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia merasa telah berupaya memenuhi persyaratan, tetapi belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan pengurusan surat ahli waris tersebut belum selesai.
“Apakah di Indonesia ini saat kita sebagai masyarakat sedang memerlukan bantuan untuk mengambil hak orang tua yang sudah meninggal karena kelalaiannya driver harus ada amplop baru semua itu lancar? Seharusnya mereka kan bisa membedakan kak yg diurus oleh masyarakat ini buat pesta atau musibah,” tuturnya.
Pernyataan Hesty mengenai amplop merupakan ungkapan kekecewaan dan pertanyaan pemohon, bukan bukti adanya permintaan uang atau pungutan liar oleh pejabat kelurahan.
Keluhan tersebut turut mendapat perhatian Ketua DPD Jakarta Barat Organisasi Masyarakat Solidaritas Warga Jakarta (SWJ), Imelda, yang mendorong pemerintah setempat segera memberikan kepastian pelayanan kepada keluarga Raden Hesty.
Dalam tanggapannya, Imelda menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan hak keluarga korban meninggal dunia untuk mengajukan santunan.
“Kami sangat menyayangkan apabila benar ada warga yang harus menunggu sampai tiga minggu tanpa memperoleh kepastian pelayanan. Kalau memang ada persyaratan yang kurang, jelaskan apa kekurangannya. Jangan biarkan masyarakat bolak-balik ke kelurahan hanya untuk mendengar bahwa lurah tidak berada di tempat,” demikian draf pernyataan Imelda yang masih memerlukan persetujuannya.
Menurut Imelda, setiap aparatur pemerintahan memang wajib menjalankan ketentuan administrasi. Namun, kewajiban tersebut harus disertai pelayanan yang transparan, responsif, dan memberikan solusi sesuai aturan.
“Ini warga sedang tertimpa musibah, bukan sedang mengurus kepentingan yang bisa ditunda sesuka hati. Ada batas waktu pengajuan santunan yang harus diperhatikan. Kami meminta Lurah Pinangsia memberikan penjelasan dan kepastian, bukan membiarkan keluarga korban terus menunggu,” lanjut rancangan pernyataan tersebut.
Imelda juga mendorong Camat Taman Sari serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat segera memeriksa keluhan tersebut apabila belum ada penyelesaian dari pihak kelurahan.
“Kami meminta Camat Taman Sari turun tangan. Periksa apa yang menjadi kendala, pastikan persyaratan administrasinya, dan bantu warga memperoleh penyelesaian yang sah. Jangan sampai keterlambatan pelayanan mengakibatkan keluarga kehilangan kesempatan mengajukan santunan kematian,” demikian rancangan pernyataan Imelda.
Berdasarkan dokumen standar pelayanan yang pernah dipublikasikan Kelurahan Pinangsia melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, pengurusan surat keterangan ahli waris memiliki jangka waktu penyelesaian satu hari kerja apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, tanpa dipungut biaya.
Kendati demikian, perlu dipastikan apakah standar tersebut masih berlaku dan apakah dokumen pengganti buku nikah yang diserahkan Raden Hesty telah memenuhi persyaratan administratif.
Apabila masih terdapat kekurangan berkas, pihak kelurahan semestinya memberikan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan tambahan, prosedur penyelesaian, dan alasan permohonan belum dapat diproses lebih lanjut.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara pemerintahan memberikan pelayanan sesuai standar, termasuk kepastian prosedur, jangka waktu, serta mekanisme pengaduan.
Karena itu, apabila benar pengurusan dokumen Raden Hesty telah berlangsung selama tiga minggu tanpa penjelasan yang memadai, persoalan tersebut patut mendapat pemeriksaan dari Camat Taman Sari dan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Publik berhak mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan persyaratan yang belum lengkap, kendala verifikasi dokumen, atau persoalan dalam proses pelayanan administrasi di tingkat kelurahan.
Jangan sampai ketidakpastian pelayanan publik justru menambah beban keluarga yang tengah berduka dan berjuang mendapatkan santunan atas meninggalnya anggota keluarga.
Hingga naskah ini disusun, keterangan langsung dari Lurah Pinangsia maupun Kepala Seksi Pemerintahan mengenai status permohonan Raden Hesty, alasan belum selesainya dokumen, serta langkah penyelesaiannya masih perlu diperoleh.
(
Penulis : Muhibuddin Wali
