KABUPATEN BANDUNG — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencapai Rp277,87 juta selama 2024–2025, kondisi fisik sejumlah bagian bangunan sekolah masih ditemukan memprihatinkan.
Pemantauan lapangan yang dilakukan pada 16 Agustus 2026 menemukan sejumlah plafon dalam kondisi rusak dan berlubang. Beberapa bagian bahkan terlihat mengalami kerusakan yang diduga berkaitan dengan kelembapan.
Tak hanya itu, sejumlah bagian bangunan sekolah juga masih membutuhkan pemeliharaan. Sedikitnya terdapat satu ruangan yang ditemukan tanpa pintu.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan tersebut menjadi pertanyaan publik karena berdasarkan data penggunaan Dana BOS yang diperoleh, SMP Negeri 2 Cilengkrang tercatat mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
Rp277,87 Juta untuk Pemeliharaan
Data yang diperoleh mencatat anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- 2024 Tahap 1: Rp23,38 juta
- 2024 Tahap 2: Rp57,32 juta
- 2025 Tahap 1: Rp26,39 juta
- 2025 Tahap 2: Rp170,77 juta
Dengan demikian, total anggaran pemeliharaan selama empat tahap mencapai sekitar Rp277,87 juta.
Besarnya anggaran pada 2025 Tahap 2, yang mencapai Rp170,77 juta, menjadi perhatian tersendiri. Sebab, hasil pemantauan lapangan masih memperlihatkan adanya plafon rusak, sejumlah bagian bangunan yang membutuhkan pemeliharaan, serta ruangan tanpa pintu.
Kondisi ini tentu membutuhkan penjelasan mengenai pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, berapa nilai setiap pekerjaan, siapa pelaksananya, serta bagaimana hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan tersebut.
Jika anggaran pemeliharaan telah direalisasikan, maka dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan hingga serah terima pekerjaan menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kondisi fisik di lapangan.
Selisih Dana BOS Perlu Dijelaskan
Sorotan tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan. Data penerimaan dan penggunaan Dana BOS juga menunjukkan adanya selisih pada sejumlah tahap.
Pada 2024 Tahap 1, dana BOS tercatat sebesar Rp451,035 juta, sedangkan penggunaan tercatat sekitar Rp362,503 juta. Terdapat selisih sekitar Rp88,53 juta.
Sementara pada 2025 Tahap 1, dana yang tercatat sebesar Rp505,44 juta, sedangkan penggunaan sekitar Rp413,07 juta. Selisihnya mencapai sekitar Rp92,36 juta.
Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, terdapat selisih sekitar Rp180,89 juta.
Namun, selisih tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai penyimpangan. Diperlukan penjelasan mengenai posisi dana, saldo, pencatatan, serta mekanisme penggunaannya sesuai ketentuan Dana BOS.
Karena itu, transparansi mengenai asal-usul dan status selisih tersebut menjadi penting agar seluruh penerimaan dan penggunaan dana dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.
Pembayaran Honor Capai Rp445,1 Juta
Data lainnya menunjukkan pembayaran honor selama empat tahap mencapai sekitar Rp445,1 juta.
Rinciannya:
- 2024 Tahap 1: Rp150,9 juta
- 2024 Tahap 2: Rp80 juta
- 2025 Tahap 1: Rp114,6 juta
- 2025 Tahap 2: Rp99,6 juta
Nilai tersebut tentu membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari siapa penerima honor, jumlah penerima, besaran masing-masing pembayaran, periode pembayaran, dasar penetapan penerima, hingga dokumen pendukungnya.
Pembayaran tersebut juga perlu dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan peruntukan Dana BOS dan ketentuan yang berlaku.
Belanja Buku dan Sarana Pembelajaran Rp291,45 Juta
Belanja yang berkaitan dengan buku dan sarana pembelajaran selama 2024–2025 tercatat mencapai sekitar Rp291,45 juta.
Rinciannya:
- 2024 Tahap 1: Rp0
- 2024 Tahap 2: Rp111,405 juta
- 2025 Tahap 1: Rp83,976 juta
- 2025 Tahap 2: Rp96,072 juta
Dengan nilai sebesar itu, mekanisme pengadaan dan keberadaan barang menjadi bagian penting yang perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen pembelian, bukti transaksi, data penyedia, bukti penerimaan barang hingga keberadaan barang secara fisik semestinya dapat ditelusuri.
Demikian pula penggunaan SIPLah perlu diperjelas. Jika terdapat transaksi yang dilakukan di luar SIPLah, maka jenis transaksi, nilai, penyedia, serta dasar pelaksanaannya perlu dapat dijelaskan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban.
Barang yang tercantum dalam laporan penggunaan anggaran juga semestinya dapat dibuktikan keberadaannya dan diketahui pemanfaatannya dalam menunjang kegiatan pendidikan.
Alat Multimedia Hampir Rp100 Juta
Belanja alat multimedia juga tercatat mencapai sekitar Rp99,485 juta, dengan rincian:
- 2024 Tahap 1: Rp23,721 juta
- 2024 Tahap 2: Rp24,852 juta
- 2025 Tahap 1: Rp15,3 juta
- 2025 Tahap 2: Rp35,612 juta
Nilai tersebut bukan angka kecil dalam pengelolaan anggaran sekolah.
Karena itu, barang yang dibeli semestinya dapat ditelusuri berdasarkan jenis, jumlah unit, merek dan tipe, harga satuan, penyedia, bukti penerimaan hingga keberadaannya di sekolah.
Barang-barang tersebut juga semestinya tercatat dalam inventaris dan dapat dibuktikan pemanfaatannya untuk mendukung proses belajar mengajar.
Administrasi Sekolah Rp274,94 Juta
Pos administrasi kegiatan sekolah selama empat tahap juga tercatat mencapai sekitar Rp274,943 juta.
Rinciannya:
- 2024 Tahap 1: Rp71,341 juta
- 2024 Tahap 2: Rp96,565 juta
- 2025 Tahap 1: Rp40,861 juta
- 2025 Tahap 2: Rp66,175 juta
Nilai ratusan juta rupiah tersebut membutuhkan pertanggungjawaban yang rinci.
Istilah administrasi sekolah semestinya dapat ditelusuri hingga transaksi konkret berupa barang atau jasa yang dibeli, jumlah, harga satuan, penyedia, waktu transaksi hingga bukti pembayaran.
Transparansi terhadap rincian tersebut menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat dibandingkan dengan kebutuhan nyata sekolah.
Sudah Dikonfirmasi, Sekolah Belum Memberikan Jawaban
Untuk memastikan keberimbangan pemberitaan dan menghindari kesalahan informasi, Media Online Dua Dimensi telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala SMP Negeri 2 Cilengkrang pada 19 Agustus 2026.
Surat tersebut memuat permintaan penjelasan terkait penggunaan Dana BOS 2024–2025, pembayaran honor, pemeliharaan bangunan, pengadaan barang, transaksi SIPLah, serta dokumen pertanggungjawaban.
Namun hingga berita ini disusun, pihak SMP Negeri 2 Cilengkrang belum memberikan jawaban maupun klarifikasi tertulis atas surat konfirmasi tersebut.
Dengan belum adanya tanggapan dari pihak sekolah, sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan anggaran dan kondisi fisik sekolah masih belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang berwenang.
Dinas Pendidikan Perlu Turun Tangan
Kondisi tersebut juga layak menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Pengelolaan Dana BOS tidak semestinya hanya dilihat dari sisi administratif. Ketika data menunjukkan adanya anggaran pemeliharaan mencapai Rp277,87 juta, sementara kondisi lapangan masih memperlihatkan plafon rusak, bagian bangunan yang membutuhkan pemeliharaan dan ruangan tanpa pintu, maka pencocokan antara dokumen anggaran dan kondisi fisik menjadi penting.
Verifikasi dapat dilakukan dengan mencocokkan laporan penggunaan dana, bukti transaksi, dokumen pekerjaan, hasil pemeriksaan serta kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah.
Langkah tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar dapat dibuktikan melalui realisasi di lapangan.
Berbagai data tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan tanpa pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana pendidikan yang bersumber dari anggaran negara digunakan, termasuk untuk pemeliharaan bangunan, pembayaran honor, pembelian buku, alat multimedia, administrasi sekolah dan pengadaan barang lainnya.
Setiap penggunaan anggaran semestinya memiliki dasar, bukti transaksi, penerima yang jelas, barang atau pekerjaan yang dapat dibuktikan keberadaannya, serta manfaat yang dapat dirasakan warga sekolah.
Pada akhirnya, kondisi SMP Negeri 2 Cilengkrang yang masih ditemukan memiliki plafon rusak dan sedikitnya satu ruangan tanpa pintu, di tengah laporan anggaran pemeliharaan yang mencapai ratusan juta rupiah, menjadi persoalan yang layak mendapatkan verifikasi dan penjelasan terbuka.
Media Online Dua Dimensi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SMP Negeri 2 Cilengkrang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung maupun pihak lain yang terkait dengan data dan temuan dalam pemberitaan ini.
Penulis : Jaramot Sigalingging
Editor : Redaksi
