JAKARTA– Kasus dugaan investasi bodong senilai Rp 2,2 miliar yang dilaporkan oleh korban bernama Eddy Halim terus didesak agar terduga terlapor segera dijadikan tersangka.
Kasus yang telah dilaporkan korban kurang lebih setahun lalu di Polres Jakbar itu tak kunjung memiliki kepastian hukum alias mandek yang melibatkan terduga pelaku berinisial MHS dan NT.
Hari ini penyidik Polres Jakbar telah memanggil saksi ahli hukum pidana untuk dimintai keterangannya terkait alat bukti dan keterangan lainnya terkait kasus dugaan investasi bodong tersebut.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Agenda saya hari ini, dimintai keterangan sebagai saksi ahli hukum pidana terkait dengan dokumen-dokumen dan keterangan terkait kasus dugaan investasi bodong ini,” kata Yuni Ginting kepada awak media usai memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Jakbar, di Polres Jakbar, Senin (30/6/2025).
Doktor hukum ini menjelaskan bahwa dokumen berupa chattingan whatsapp berupa iming-iming dan bukti transferan yang diperlihatkan oleh penyidik itu berdasarkan yuridis merupakan salah satu bukti atau petunjuk yang mengacu kepada undang-undang ITE Pasal 5 Ayat 1.
“Saya memandang memang berdasarkan juridisnya, yang dilampirkan tadi adalah sebagai bukti, petunjuk kalau misalnya kita mengacu kepada undang-undang ITE Pasal 5 Ayat 1,” kata Yuni.
Artinya, kata Yuni, dua alat bukti yang disodorkan kuasa hukum pelapor kepada penyidik sudah cukup bukti menjadikan terduga terlapor menjadi tersangka.
Sementara itu, Pengacara korban, Hendricus Sidabutar usai mendampingi saksi ahli hukum pidana di Polres Jakbar membenarkan bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli hukum pidana yang diminta kepolisian.
“Kita ada diminta oleh pihak kepolisian untuk dihadirkan ahli hukum pidana. Kita sudah hadirkan hari ini,” kata Hendricus di Polres Jakbar, Senin (30/6/2025).
Menurut Hendricus, sebenarnya dua alat bukti yang sudah diajukannya kepada penyidik sudah cukup untuk menentukan terduga pelaku sebagai tersangka.
“Pertama, sudah ada bukti chattingan whatsApp, dan yang kedua bukti transferan,” tegasnya.
Dalam chattingan whatsApp itu sudah ada iming-iming, keuntungan 11 persen.
Chattingan whatsApp itu adalah bukti digital berdasarkan pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Ditambah lagi ada bukti transferan uang kepada terduga pelaku.
“Jadi menurut pandangan kami, 2 alat bukti itu cukup untuk menentukan si terduga pelaku menjadi tersangka. Termasuk keterangan saksi ahli hukum pidana yang hari dimintai oleh penyidik. Pokoknya dari pihak kita sudah diperiksa semuanya,” jelasnya.
Sebagai pengacara korban, Hendricus meminta pihak kepolisian untuk segera menentukan sikap, mengambil kepastian hukum, serta menentukan terduga pelaku menjadi tersangka, ditangkap dan ditahan.
Hendricus sendiri melihat ada diskriminasi kasus yang ia tangani ini dengan kasus serupa selama ini yang selalu diproses cepat oleh Polres Jakbar.
Kasus-kasus seperti ini biasanya cepat diproses dan pelaku ditangkap dan ditahan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat.
“Tapi khusus untuk kasus kami ini sedikit agak menjadi kebingungan kami, kenapa ini menjadi diskriminasi buat kasus kami. Harusnya dengan bukti yang cukup banyak, dengan proses waktu yang sudah hampir setahun, polisi harus mengambil tindakan tegas, sikap dan kepastian hukum. Mengingat rasa keadilan bagi masyarakat kasus ini,” ungkapnya.
Hendricus menduga ada oknum Polres Jakbar sengaja memperlambat atau membuat kasus ini menjadi lama karena tingkat kesulitan dari kasus ini sebenarnya tidak sulit.
Apalagi, lanjutnya, bukti-bukti sudah ada sehingga memenuhi unsur Pasal 184 KUHP.
“Ditambah lagi hari ini ada keterangan saksi ahli hukum pidana yang betul-betul bisa melihat dan menentukan, berdasarkan sudut pandang juridis, apakah bukti tadi terpenuhi atau tidak unsur tindak pidana, sebagai bukti permulaan yang cukup,” ujarnya.
“Kami memastikan bukti chattingan dan iming-iming, serta bukti transferan adalah bukti digital yang tidak bisa dimanipulasi,” tambahnya.
Lebih lanjut dijelaskan Hendricus, bukti chattingan whatsApp merupakan bukti yang sah, bukti digital yang diakui secara hukum sebagai bukti yang sah sesuai Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang ITE sebagai bukti petunjuk.
Hendricus juga kembali menegaskan bahwa Investasi iming-iming bodong patut diduga melanggar pasal 372, 378 KUHP, junto Undang-Undang Tindak Penilai Pencucian Uang.
“Kami meminta Kapolres Jakbar agar tegas terhadap kasus-kasus yang nilai kerugiannya 2,2 miliar ini, dugaan investasi bodong ini, segera diambil tindakan tegas agar terduga pelaku ditangkap, ditahan dan dijadikan tersangka dan dibawa ke pengadilan sehingga hak-hak rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi,” tegasnya.
Terkait pemanggilan saksi ahli hukum pidana hari ini, Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dimintai tanggapannya di Polres Jakbar tidak berada di tempat.
“Pak Kasat sedang ke luar kantor Pak,” kata petugas di lantai 3 Polres Jakbar.
Penulis : tyo
Editor : Spn
Sumber Berita : duadimensi.com
