SORONG PAPUA BARAT DAYA— Papua Barat Daya menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dalam upaya pemerataan konektivitas digital nasional. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama lintas sektor menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet dalam rangka Pemerataan Akses Digital di Papua Barat Daya, Selasa (19/8), di Kota Sorong.
Rapat ini dipimpin oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, dengan dukungan penuh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya, perwakilan PLN, operator seluler nasional, asosiasi penyedia infrastruktur digital, dan lebih dari 85 peserta lintas pemangku kepentingan.
“Transformasi digital bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial, akses yang merata, dan masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,” tegas Agus Pandu dalam rapat.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak ingin Papua Barat Daya hanya menjadi penonton dalam arus transformasi digital. Warga kami berhak merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah siap bersinergi penuh, menyediakan dukungan infrastruktur, dan memastikan masyarakat di kampung-kampung hingga wilayah wisata dapat menikmati internet yang layak,” tegas
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam komentarnya
Peta Masalah: Blank Spot dan BTS yang Rapuh
Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan internet. Masih banyak wilayah blank spot, menara rusak, serta spesifikasi BTS yang rata-rata hanya mampu menyalurkan kecepatan 2 Mbps. Kondisi ini semakin diperparah dengan 434 desa yang belum teraliri listrik, sehingga menghambat pengoperasian menara BTS dan kualitas sinyal di berbagai daerah, termasuk kawasan wisata Raja Ampat.
Telkomsel mencatat adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas bandwidth, sementara PLN menegaskan bahwa roadmap elektrifikasi sedang disusun dengan target lima tahun ke depan seluruh rumah tangga dapat menikmati listrik.
Langkah Strategis: Satelit Satria-1 dan Sinergi Multipihak
Dalam forum ini, Kemenkomdigi menegaskan peran penting Satelit Satria-1 untuk memperkuat layanan internet publik di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, hingga titik strategis lainnya di Papua Barat Daya.
APJII menambahkan bahwa meski tingkat penetrasi internet di provinsi ini sudah mencapai 71,1%, indeks daya saing digital masih tertinggal jauh (31,8% dibandingkan DKI Jakarta 78,2%). Oleh karena itu, kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, operator, dan asosiasi mutlak diperlukan untuk mempercepat transformasi digital.
Target nasional hingga 2029 adalah 98% pemukiman terlayani 4G, perluasan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet minimal 100 Mbps. Pemerintah menegaskan bahwa Papua Barat Daya harus menjadi bagian dari lompatan digital tersebut.
Komitmen: Papua Barat Daya Bebas Blank Spot
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil rapat ini agar menjadi kebijakan nyata. Sinergi lintas sektor mulai dari penyediaan listrik, pengelolaan BTS, penguatan kapasitas bandwidth, hingga kolaborasi dengan operator akan menjadi fondasi utama membebaskan Papua Barat Daya dari blank spot dan menjadikannya simbol transformasi digital Indonesia di kawasan timur.
Penulis : Rls
Editor : Hery Lubis
