CILACAP – Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap melakukan peninjauan kerja ke wilayah Kecamatan Majenang dan menggelar pertemuan di ruang rapat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Majenang, Selasa (9/12/2025) pukul 13.00–16.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi B DPRD Cilacap, perwakilan Dinas Pertanian, BPP Majenang, kontraktor, konsultan, awak media, serta undangan lainnya.
Ketua Komisi B DPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi dalam sambutannya menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek pertanian. Menurutnya, kualitas pembangunan harus menjadi prioritas dan membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk media sebagai kontrol sosial.
Suasana rapat semakin dinamis saat sesi diskusi dan tanya jawab bersama sejumlah kontraktor, awak media, serta kelompok tani. Salah satu aspirasi disampaikan Ketua Poktan Sri Rejeki Desa Mulyadadi, Sangidun, yang mengusulkan pembangunan dua titik saluran pembuangan serta normalisasi Apur di Dusun Sidamulya. Usulan tersebut diajukan untuk mengatasi genangan air yang sering terjadi saat musim hujan atau ketika pintu Bendungan Cijalu Dua ditutup, yang menyebabkan tanaman padi puso atau gagal panen.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanaman padi diketahui rentan puso ketika terendam banjir selama lebih dari 3–7 hari, terutama pada fase umur 2–4 minggu atau menjelang panen. Kondisi tersebut menyebabkan akar kekurangan oksigen sehingga batang dan biji membusuk, dan berujung kerugian besar bagi petani.
Menanggapi hal itu, Didi Yudi Cahyadi meminta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kepada Pak Agung dari Dinas Pertanian, kami minta agar usulan ini direalisasikan. Terlebih pada 2026 ada kucuran dana sebesar Rp60 miliar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan BBWS Citanduy terkait normalisasi Apur. Menurutnya, petugas BBWS dijadwalkan turun ke lapangan pada esok hari guna melakukan survei lokasi. Didi meminta agar petugas didampingi PPL Majenang, Asikin, serta pihak terkait lainnya.
Dalam wawancara usai kegiatan, Didi memastikan bahwa laporan dan usulan petani akan diteruskan kepada Bupati Cilacap dan Kepala Dinas Pertanian. Ia juga menekankan pentingnya penyedia jasa menerima Surat Perintah Kerja (SPK) tepat waktu agar pembangunan tidak terhambat. Terkait pendanaan, ia menyebut bahwa Bank BPD Jateng dan BPR BKK Cilacap telah menyatakan kesiapan mendukung sektor pertanian.
Lebih jauh, Didi Yudi Cahyadi menegaskan komitmen Komisi B untuk mendorong percepatan realisasi Bendung Matenggeng, proyek strategis pemerintah pusat yang sudah lama direncanakan. Ia berharap keberadaan bendungan tersebut mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembangunan ini dapat segera terwujud dan Cilacap menjadi kabupaten yang Rahmatan Lil ‘Alamin,” ungkapnya.
Penulis : sgdn
Editor : pjm
Sumber Berita : duadimensi.com
