JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Pasalnya, program tersebut sangat dibutuhkan para wartawan yang belum memiliki rumah.
Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Dalam kesempatan itu, program ini telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS.
Selain itu, rumah subsidi tersebut ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi, dan berpenghasilan di bawah Rp 8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.
Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru.
Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.
Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegas Maruarar.
Di tempat yang sama, Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah.
“Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberikan target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang.
“Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” kata Maruarar.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address.
Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Kendati demikian, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
Sebagai informasi, keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah itu.
Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
Penulis : Rls
Editor : Hery Lubis
