BANDUNG, DUA DIMENSI – Pembangunan Kolam Retensi Ciporeat di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, senilai Rp2.515.199.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung mengakui bahwa proyek tersebut telah masuk kategori kontrak kritis.
Proyek yang dikerjakan PT Dandy Pratama Putra itu kini menghadapi persoalan serius terkait pencapaian target pekerjaan. Bahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM) 1, SCM 2, hingga SCM 3 bersama konsultan pengawas CV Perdana Megantara.
Pengakuan tersebut tertuang dalam surat jawaban resmi DSDABM Kota Bandung Nomor B/HM.03/2198-DSDABM/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi, S.T., M.M.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyedia jasa saat ini sedang menjalani masa uji coba ketiga. Dinas juga menegaskan, apabila PT Dandy Pratama Putra tidak mampu memenuhi target pekerjaan yang telah disepakati, PPK akan menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 3 dan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
SCM Tiga Kali, Efektivitas Pengawasan Dipertanyakan
Masuknya proyek ke dalam kategori kontrak kritis setelah melewati SCM 1, 2, dan 3 memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengendalian pekerjaan sejak awal pelaksanaan.
Mengapa pekerjaan tersebut sampai harus melewati tiga tahapan SCM? Apa penyebab utama keterlambatan? Sejauh mana PPK menjalankan fungsi pengendalian terhadap kontraktor maupun konsultan pengawas?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka, mengingat proyek ini menggunakan anggaran daerah dengan nilai lebih dari Rp2,5 miliar.
Publik berhak mengetahui perkembangan fisik pekerjaan, faktor penyebab keterlambatan, serta langkah konkret pemerintah untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Keselamatan Pekerja dan Mutu Konstruksi Ikut Disorot
Persoalan proyek ini tidak hanya menyangkut keterlambatan pekerjaan. Berdasarkan pantauan jurnalistik pada 31 Oktober 2026, ditemukan sejumlah pekerja yang terlihat belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.
Selain itu, tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak terlihat berada di lokasi saat pemantauan berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan proyek.
Wartawan juga menelusuri sejumlah aspek lain, mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja, kehadiran tenaga ahli konstruksi, pergantian personel pengawasan, hingga pengendalian mutu material yang digunakan.
Bahkan, proses pencampuran semen dan material di lapangan terlihat menggunakan takaran manual tanpa alat ukur yang jelas. Praktik tersebut perlu diklarifikasi dan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan komposisi campuran, spesifikasi teknis, serta standar mutu konstruksi yang dipersyaratkan.
Sebab, proyek pembangunan kolam retensi tidak hanya dituntut selesai tepat waktu, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Kesalahan dalam pelaksanaan konstruksi berpotensi memengaruhi fungsi bangunan serta manfaatnya bagi masyarakat.
Jawaban Dinas Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Sayangnya, surat jawaban DSDABM Kota Bandung tertanggal 9 November 2026 tersebut belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di lapangan.
Penjelasan dinas lebih banyak berfokus pada status kontrak kritis dan tahapan SCM yang telah dilaksanakan. Sementara itu, penyebab keterlambatan, progres fisik aktual, penerapan K3, kehadiran tenaga ahli, serta pengendalian mutu pekerjaan masih membutuhkan keterangan lebih lanjut.
Kondisi ini menuntut keterbukaan dari DSDABM, khususnya PPK, agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
Kejari dan Inspektorat Diminta Lakukan Pengawasan
Mengingat besarnya anggaran yang digunakan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung patut memberikan perhatian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, mulai dari proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, pembayaran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Perlu ditegaskan bahwa status kontrak kritis tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana ataupun kerugian keuangan daerah. Namun, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi dan penelusuran lebih lanjut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran.
Media Online Duadimensi. com dan masyarakat juga menanti DSDABM Kota Bandung dan PPK memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab proyek masuk kategori kontrak kritis, hasil evaluasi SCM 1 hingga SCM 3, progres fisik aktual, realisasi pembayaran termin, serta bukti penerapan K3 dan pengendalian mutu konstruksi.
Jangan sampai persoalan keterlambatan proyek hanya berhenti pada urusan administratif dan ancaman pemutusan kontrak. Keselamatan pekerja, kualitas bangunan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pantauan lapangan, dokumen pekerjaan, serta surat jawaban resmi DSDABM Kota Bandung. Media Online Dua Dimensi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada DSDABM Kota Bandung, PPK, PT Dandy Pratama Putra, maupun CV Perdana Megantara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Jaramot Sigalingging
Editor : Redaksi






