JAKARTA – Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) PWI Pusat kembali akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW), khusus bagi anggota dan pengurus PWI yang telah memiliki kartu anggota PWI dan belum memiliki sertifikat kompetensi wartawan.
“Atas izin dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, UKW mandiri mengakomodir bagi anggota PWI yang belum sempat ikut UKW,” jelas Direktur LUKW PWI Pusat Dr Firdaus Komar MSi, Rabu (11/9), di Jakarta.
Pada kesempatan itu Direktur LUKW PWI Dr Firdaus Komar MSi telah menyerahkan secara resmi buku pedoman LUKW PWI kepada Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Dr Suprapto Sastro Atmojo, yang juga Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights). Sebagai kewajiban bagi LUKW PWI, buku tersebut diberikan ke Dewan Pers dan telah diterima oleh Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat pemberitahuan kepada anggota PWI telah disampaikan kepada anggota melalui pengurus PWI di daerah. Teknis pendaftaran juga tinggal scan barcode yang dilampirkan dalam surat tersebut.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, menegaskan, surat telah disampaikan ke pengurus dan anggota PWI.
Terkait dengan persiapan UKW, Direktorat Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) PWI siap menggelar UKW pada 28-29 September 2024, di kantor PWI Pusat Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jl. Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat.
Adapun ketentuan mengikuti UKW, calon peserta mengajukan permohonan kepada LUKW PWI Pusat dengan form yang disediakan.
Plt Ketua PWI Jaya, Donny, juga mengiyakan bahwa pada tanggal 28-29 September 2024, akan menggelar UKW Gratis.
Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh anggota PWI DKI Jakarta yang ingin mengikuti UKW Gratis dapat mendaftar ke Pokja PWI yang SK-nya ditandatangani Pelaksana Tugas Ketua PWI Jaya, Donny dan Sekretaris PWI Jaya Wilson Lumi.
“Segala bentuk kegiatan UKW maupun OKK yang diselenggarakan atau diumumkan oleh Pengurus PWI Jaya yang telah dibekukan maupun pokja-pokja yang telah di-SK-kannya adalah kegiatan ilegal. Sebagai Pelaksana tugas, kami mengimbau agar semua stakeholder untuk waspada,” tegas Donny.
Penulis : Rls
Editor : Hery Lubis
