KOTA BANDUNG – Pelaksanaan paket Rehabilitasi Drainase 1 (Jl. Cibeunying Kolot–Jl. Cikondang) yang bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mulai dari pencatatan waktu pengadaan, mekanisme E-Purchasing, kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak, hingga aspek keselamatan konstruksi di lapangan.
Paket dengan Kode RUP 67321598 tersebut berada di bawah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, dengan pagu anggaran sebesar Rp1,85 miliar dan menggunakan metode pengadaan E-Purchasing.
Dalam penelusuran terhadap data paket, terdapat informasi yang dinilai perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan kronologi proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data yang diperoleh mencantumkan jadwal pemilihan penyedia pada Maret 2026, sementara jadwal pelaksanaan kontrak tercatat Maret hingga Mei 2026. Namun, pada data yang sama terdapat tanggal pengumuman paket yang tercatat 18 Juni 2026 pukul 08.50.15.
Perbedaan pencatatan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kapan sebenarnya proses pemilihan penyedia dilakukan, kapan penyedia ditetapkan, kapan transaksi E-Purchasing atau kontrak dibuat, serta kapan pekerjaan fisik pertama kali dimulai.Penyedia pekerjaan tersebut adalah PT Binsar Karya Mulia.
Persoalan utama bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi bagaimana proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat ditelusuri secara utuh dari sistem pengadaan hingga pekerjaan fisik di lapangan.
Paket senilai Rp1,85 miliar tersebut menggunakan metode E-Purchasing. Karena itu, mekanisme transaksi menjadi bagian penting untuk diketahui publik, termasuk katalog atau etalase tempat pekerjaan ditransaksikan, apakah melalui negosiasi, mini-kompetisi, atau mekanisme lain yang diperbolehkan.
Begitu pula dengan harga awal, hasil negosiasi atau kompetisi, hingga nilai transaksi final.Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa nilai pekerjaan yang akhirnya dibayarkan memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri.
Selain itu, perlu diketahui apakah terdapat penyedia lain yang mengikuti proses pemilihan atau kompetisi pada katalog tersebut serta bagaimana posisi harga penawaran masing-masing penyedia.
Pada observasi lapangan 9 September 2026, ditemukan aktivitas pekerjaan drainase di kawasan Jl. Cigadung Selatan, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.
Lokasi tersebut perlu dipastikan apakah memang merupakan bagian dari paket Rehabilitasi Drainase 1 Jl. Cibeunying Kolot–Jl. Cikondang.
Jika benar, titik pekerjaan dan STA sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak menjadi penting untuk dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan.
Sebab, pekerjaan rehabilitasi tidak hanya berbicara mengenai adanya saluran baru, tetapi juga menyangkut panjang pekerjaan, volume pembongkaran, volume konstruksi baru, dimensi saluran, material, serta metode pelaksanaan.
Dalam pengamatan lapangan, terdapat bagian saluran yang secara visual tampak memiliki dimensi berbeda.Kondisi tersebut belum dapat langsung dinyatakan sebagai penyimpangan karena harus dibandingkan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
Namun, perbedaan dimensi tersebut membutuhkan penjelasan: apakah memang sejak awal desain memiliki ukuran berbeda, atau terdapat perubahan ketika pekerjaan dilaksanakan.
Apabila terdapat perubahan ukuran, perlu diketahui siapa yang memberikan persetujuan, apakah perubahan dituangkan dalam dokumen resmi, serta apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap volume dan nilai kontrak.
Persoalan volume menjadi penting karena pekerjaan konstruksi pada akhirnya berkaitan dengan pembayaran berdasarkan pekerjaan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain dimensi saluran, kondisi konstruksi lama di beberapa bagian pekerjaan juga membutuhkan penjelasan.
Dalam pengamatan visual, terdapat bagian konstruksi/material lama yang tampak masih berada pada struktur saluran, sementara pada bagian tertentu terlihat adanya pekerjaan atau material baru.
Kondisi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai ketidaksesuaian tanpa pemeriksaan dokumen kontrak dan pengukuran teknis.
Namun, pertanyaannya menjadi cukup mendasar apakah seluruh konstruksi lama yang masuk dalam lingkup rehabilitasi memang diwajibkan untuk dibongkar?
Jika tidak seluruhnya, harus ada dasar teknis mengenai bagian yang dipertahankan.Demikian pula harus dapat dibandingkan antara volume pembongkaran yang tercantum dalam kontrak dengan volume yang benar-benar dilaksanakan.
Apakah sudah dilakukan mutual check antara penyedia, konsultan pengawas dan PPK? Jika sudah, hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dokumen penting untuk memastikan volume pekerjaan.Dalam pekerjaan konstruksi, pernyataan bahwa pekerjaan telah sesuai spesifikasi tidak cukup hanya disampaikan secara normatif.
Perlu diketahui jenis material yang digunakan, spesifikasi beton, mutu beton, material pasangan, besi atau tulangan apabila dipersyaratkan, serta material pendukung lainnya.Begitu pula dengan hasil pengujian mutu material.
Jika pekerjaan telah terpasang, perlu diketahui apakah terdapat hasil pengujian yang menunjukkan bahwa mutu material memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak.
Pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan mutu dan siapa yang memberikan persetujuan sebelum bagian pekerjaan ditutup atau dilanjutkan.
Selain aspek teknis, pelaksanaan pekerjaan juga menimbulkan perhatian terhadap keselamatan konstruksi.
Pada saat observasi, tidak seluruh pekerja yang terlihat menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap, sementara pekerjaan dilakukan pada area galian dan saluran yang berada berdekatan dengan aktivitas masyarakat serta badan jalan.
Aspek tersebut perlu dilihat dalam konteks penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain berapa jumlah pekerja yang terlibat, APD apa saja yang diwajibkan berdasarkan risiko pekerjaan, siapa penanggung jawab K3 di lapangan, serta apakah terdapat pemeriksaan penggunaan APD secara rutin.
Termasuk apakah pekerjaan galian yang berdampingan dengan badan jalan dan aktivitas masyarakat telah memiliki identifikasi bahaya serta pengendalian risiko yang memadai.
Hal lain yang ditemukan saat peninjauan lapangan 9 September 2026 adalah tidak terlihatnya papan informasi proyek pada lokasi yang diamati.
Kondisi tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada penyedia maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan paket.
Apabila papan informasi memang telah dipasang, perlu dijelaskan kapan dan di mana pemasangannya.
Sebaliknya, jika belum dipasang, perlu diketahui alasan pekerjaan sudah berjalan sementara informasi mengenai pekerjaan tidak terlihat di lokasi yang diamati.
Aspek perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian dari konfirmasi. Perusahaan perlu menjelaskan jumlah pekerja yang digunakan dalam paket tersebut dan berapa orang yang telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Termasuk apakah pekerja harian maupun pekerja borongan, apabila digunakan, juga tercakup dalam perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini penting mengingat pekerjaan konstruksi memiliki risiko keselamatan yang relatif tinggi, khususnya pekerjaan yang melibatkan galian dan pekerjaan di sekitar lalu lintas masyarakat.
Penelusuran juga diarahkan untuk mengetahui struktur personel pelaksana pekerjaan.
Penyedia diminta menjelaskan siapa Project Manager atau Pelaksana Lapangan, siapa personel keselamatan konstruksi/K3, serta siapa konsultan pengawas yang melakukan pemeriksaan.
Frekuensi pemeriksaan lapangan dan keberadaan laporan harian maupun mingguan juga perlu diketahui. Sebab, pengawasan pekerjaan konstruksi bukan hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga bagaimana setiap tahapan pekerjaan diperiksa sebelum dilanjutkan atau ditutup.
Pertanyaan lain yang menjadi bagian penting dalam penelusuran adalah mengenai pembayaran pekerjaan. Apabila penyedia telah menerima pembayaran, perlu diketahui berapa nilai pembayaran yang telah diterima dan berapa persentase progres fisik yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa volume pekerjaan yang dibayarkan memiliki kesesuaian dengan pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak berhenti pada angka dalam dokumen, tetapi dapat dibandingkan dengan kondisi fisik serta hasil pengukuran.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, pihak PT Binsar Karya Mulia telah dimintai konfirmasi dan wawancara tertulis melalui surat Nomor: 108/Liput-Jabar/DD/IX/2026, tertanggal 9 September 2026. Konfirmasi tersebut mencakup antara lain kronologi pengadaan, mekanisme E-Purchasing, nilai transaksi, kontrak, lokasi dan volume pekerjaan, dimensi drainase, pembongkaran konstruksi lama, mutu material, K3, APD, BPJS Ketenagakerjaan, papan informasi proyek, pengawasan, progres serta pembayaran.
Pihak perusahaan juga diminta memberikan dokumen pendukung yang relevan, seperti kontrak atau dokumen transaksi E-Purchasing, hasil negosiasi atau mini-kompetisi, gambar kerja, spesifikasi teknis, RKK, RMPK, daftar personel proyek, data personel K3, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mutual check, laporan harian/mingguan, hasil pengujian material, dokumen perubahan pekerjaan apabila ada, serta dokumen progres dan pembayaran.
Konfirmasi tersebut diberikan agar setiap informasi yang nantinya dipublikasikan tidak hanya bersumber dari temuan lapangan dan data pengadaan, tetapi juga memuat penjelasan resmi dari pihak pelaksana pekerjaan.
Sampai berita ini disusun, jawaban tertulis dari PT Binsar Karya Mulia atas 52 poin konfirmasi tersebut belum diperoleh.
Media membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Binsar Karya Mulia, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, PPK, serta konsultan pengawas untuk memberikan klarifikasi, hak jawab maupun koreksi apabila terdapat informasi dalam pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Penulis : Jaramot Sigalingging
Editor : Redaksi
