JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya bersuara keras terkait maraknya terminal bayangan yang beroperasi di sejumlah titik ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan praktik keberangkatan ilegal itu akan ditertibkan, terutama menjelang lonjakan arus mudik.
Pernyataan tegas ini muncul setelah terlihat kontras di lapangan: aktivitas di Terminal Kalideres relatif sepi, sementara titik-titik keberangkatan tidak resmi justru dipadati calon penumpang.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pramono, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi merusak tata kelola transportasi sekaligus mengancam keselamatan penumpang.
Pemprov DKI, kata dia, akan mengambil langkah tegas terhadap lokasi-lokasi yang selama ini dijadikan terminal bayangan.
“Terminal bayangan yang lebih ramai itu akan kami tertibkan. Kami minta seluruh aktivitas keberangkatan dilakukan melalui terminal resmi,” tegas Pramono, Rabu (4/3).
Ia juga mengingatkan operator angkutan dan masyarakat agar tidak tergoda menggunakan titik keberangkatan ilegal yang tidak memiliki pengawasan maupun standar keselamatan yang jelas.
Pemprov DKI memastikan seluruh program mudik gratis tahun ini akan diberangkatkan melalui terminal resmi dan moda transportasi yang telah mengantongi izin. Tercatat sekitar 26.500 warga Jakarta telah terdaftar mengikuti program mudik gratis yang disiapkan pemerintah.
Meski demikian, Pramono tidak menutup kemungkinan penggunaan lokasi di luar terminal resmi, dengan catatan tempat tersebut telah mengantongi izin atau persetujuan resmi dari Pemprov DKI Jakarta.
Ia menegaskan, pengecualian hanya berlaku untuk lokasi yang legal dan memenuhi ketentuan.
Langkah penertiban ini dinilai menjadi ujian serius bagi Pemprov DKI. Publik berharap operasi di lapangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar membongkar praktik terminal bayangan yang selama ini diduga tumbuh di tengah lemahnya pengawasan.
Penulis : Hery Lubis
Editor : Redaksi
