Wakil Ketua DPRD Kota dorong sektor ekonomi mikro dan UMKM

KOTA TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ekonomi mikro dan UMKM spemerintah serta menciptakan kebijakan terobosan dalam mengatasi pengangguran di Kota Tangerang. Menurutnya, pemerintah harus hadir memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang layak.

Turidi menyampaikan bahwa ada dua sektor utama yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. Yang pertama adalah pengembangan sektor ekonomi mikro dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Kedua, pemerintah perlu melahirkan inovasi dan terobosan agar iklim ekonomi semakin dinamis.

“Pemerintah harus bisa mendorong dua sektor yang harus dikembangkan. Pertama sektor ekonomi mikro UMKM. Yang kedua, pemerintah harus bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa menggairahkan ekonomi,” ujar Turidi, Rabu, 12 November 2025.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi daerah. Dengan memberikan pelatihan dan membangun pola hidup produktif, masyarakat dapat memiliki keterampilan yang relevan untuk memasuki dunia kerja.

“Meningkatkan SDM masyarakat itu penting, masyarakat harus punya skill. Setiap orang yang ada di Kota Tangerang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Caranya, kita harus punya pola yang berorientasi pada perubahan,” tambah Turidi.

Turidi juga menyoroti perubahan struktur ekonomi Kota Tangerang. Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai kota seribu industri, kini perlahan bergeser menjadi kota berbasis jasa dan pelayanan. Ia menilai pemerintah perlu mempersiapkan regulasi, sistem, dan pola kerja yang mendukung masuknya investasi baru.

“Kota Tangerang ini kan kota seribu industri, tapi lama kelamaan berubah menjadi kota jasa. Maka harus persiapkan infrastruktur, sistem, dan pola kerja agar mempermudah investasi,” jelasnya.

Meski mendukung masuknya investasi, Turidi menegaskan bahwa investor, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), tetap harus mengikuti aturan daerah dan menghormati prinsip yang berlaku.

“Kami sangat mendukung pemerintah dalam soal pengangguran ini dengan mendorong banyak investor datang. Akan tetapi, investor harus berbasis ketentuan saling menghargai, menghormati, dan mengikuti aturan daerah yang sudah menjadi ketetapan,” tegas Turidi.

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan sektor usaha dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, memperluas peluang bagi masyarakat lokal, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Penulis : abdul

Editor : pjm

Sumber Berita : duadimensi.com