JAKARTA – Warga Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, mempertanyakan kepedulian lurah terhadap penataan lingkungan dan pengendalian banjir di wilayahnya.
Pasalnya, sejumlah saluran air di kawasan Jalan Peta Selatan terpantau dipenuhi lumpur dan sampah hingga tidak berfungsi.
Kondisi tersebut terlihat jelas di sepanjang Jalan Peta Selatan, mulai dari depan Hari-Hari Swalayan hingga Kantor Pos.
Saluran yang seharusnya mengalirkan air antar titik justru tersumbat dan terbengkalai.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak pernah disentuh. Lihat saja, saluran yang harusnya menghubungkan aliran air malah penuh lumpur dan sampah,” ujar Sardi, warga setempat.(27/3/2026)
Ia menilai, pejabat wilayah terkesan abai terhadap kondisi lingkungan yang sudah berlangsung cukup lama.
Menurutnya, persoalan ini bukan kejadian baru, melainkan telah terjadi bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Pejabat wilayah tidak peka. Saluran di sepanjang Jalan Peta Selatan ini tidak berfungsi, dan ini sudah menahun,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ismail, warga Kalideres lainnya. Ia menyoroti minimnya perhatian dari aparat wilayah, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, terhadap persoalan lingkungan.
Padahal, menurutnya, lurah memiliki sumber daya yang memadai, termasuk ratusan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau yang dikenal sebagai pasukan oranye, biru, dan hijau.
“Saluran mampet ini bukan hanya di Jalan Peta Selatan, tapi juga di banyak titik lain di Kalideres. Ini menunjukkan lurah tidak mendukung program Pemprov DKI dalam penataan lingkungan bersih dan pengendalian banjir sebagaimana yang selalu di gadang gadangkan oleh Gubernur. ” ujarnya.
Ia juga menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan di tingkat wilayah. Warga pun berharap adanya evaluasi terhadap kinerja pejabat setempat.
Lebih lanjut, Ismail meminta Wali Kota Jakarta Barat untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat publik, khususnya lurah, agar memiliki kapasitas dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Ke depan, wali kota harus lebih selektif memilih pejabat yang benar-benar mau bekerja untuk masyarakat dan punya visi soal kebersihan serta tata kelola lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, banyak pejabat wilayah saat ini hanya berorientasi pada atasan, bukan pada kebutuhan warga. Ia bahkan menilai minimnya inovasi dalam pengelolaan lingkungan.
“Jangankan membuat terobosan baru, merawat fasilitas yang sudah ada saja enggan. Kebanyakan hanya duduk di kantor,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu Lurah Kalideres Rizki saat di konfirmasi wartawan menuturkan bahwa untuk saluran diatas 60 CM lumpur nya menjadi kewenangan SDA Tapi untuk sampah nya bisa nanti saya infokan ke teman teman PPSU untuk dibersihkan.
“Untuk saluran diatas 60CM lumpurny menjadi kewenangan SDA. Tapi untuk sampah ya bisa nanti saya infokan ke teman teman PPSU untuk dibersihkan. ujarnya.
Penulis : Nasrullah
Editor : Hery Lubis
Sumber Berita : Red
