TUBABA — Tim investigasi gabungan LSM TRINUSA DPC Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi TK Melati 3 Tirta Kencana, yang berlokasi di Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Sabtu (10/10/2026).
Sorotan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan gambar teknis, mekanisme pengelolaan bantuan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Tim investigasi meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan, ketentuan teknis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Penerapan K3 Belum Optimal
Dalam kunjungan sebelumnya, LSM TRINUSA menyoroti dugaan belum optimalnya penerapan standar keselamatan kerja, khususnya penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh para pekerja. Padahal, papan imbauan keselamatan telah terpasang di area proyek.
Tim mengingatkan bahwa penerapan K3 tidak cukup hanya melalui pemasangan papan peringatan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari demi melindungi keselamatan para pekerja.
Pengelolaan Bantuan Menjadi Sorotan
Selain aspek teknis, tim juga memperoleh keterangan dari seorang guru yang menyebutkan bahwa pengelolaan bantuan diduga dikoordinasikan secara langsung oleh ayah kandung kepala sekolah tanpa melibatkan kepanitiaan sebagaimana mestinya.
Untuk menelusuri informasi tersebut, pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 11.05 WIB, tim mendatangi kediaman ayah kandung kepala sekolah guna meminta klarifikasi.
Menurut keterangan tim investigasi, yang bersangkutan membenarkan bahwa dirinya turut mengoordinasikan pekerjaan proyek dan berkomunikasi dengan anaknya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang menghadiri undangan pesta saat tim melakukan kunjungan.
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, terutama terkait tugas dan kewenangan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
Bantah Bangunan Tidak Sesuai Gambar
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian bangunan dengan gambar acuan dan rencana anggaran biaya (RAB), ayah kepala sekolah membantah adanya ketidaksesuaian tersebut.
Menurut keterangannya, kegiatan yang dilaksanakan merupakan rehabilitasi untuk memperbaiki bagian bangunan yang mengalami kerusakan, bukan pembangunan gedung baru.
Meski demikian, kepastian mengenai kesesuaian pekerjaan perlu didasarkan pada pemeriksaan teknis dengan membandingkan kondisi fisik bangunan, gambar perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, dan ketentuan program revitalisasi yang berlaku.
Keterangan Kepala Tukang Perlu Diklarifikasi
Dalam video yang dihimpun tim investigasi, kepala tukang menyampaikan bahwa dirinya ingin mengerjakan proyek sesuai gambar teknis. Namun, menurut keterangannya, terdapat bagian pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan gambar acuan.
Ia juga menyebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan arahan yang disebut berasal dari kepala sekolah dan ayah kepala sekolah.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi alasan penting bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif. Penilaian terhadap ada atau tidaknya penyimpangan harus didasarkan pada bukti, dokumen teknis, serta keterangan seluruh pihak terkait.
Proyek Bernilai Rp288,29 Juta
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, proyek revitalisasi TK Melati 3 Tirta Kencana merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
Nilai bantuan: Rp288.298.000.
Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2026.
Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Waktu pelaksanaan: 90 hari kalender.
Dengan nilai bantuan tersebut, keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi hal penting untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya dan menghasilkan bangunan yang memenuhi standar mutu serta keselamatan.
Heri Akbar dan Masdar Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Ketua DPD JWI Tulang Bawang Barat, Heri Akbar, bersama Ketua DPC LSM TRINUSA Tulang Bawang Barat, Masdar, menyatakan bahwa tim telah mengumpulkan sejumlah dokumentasi awal, antara lain foto kondisi bangunan, gambar acuan, serta video keterangan kepala tukang.
Dokumentasi tersebut akan menjadi bahan pendukung untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dan mendorong dilakukannya verifikasi oleh instansi yang berwenang.
Keduanya mendesak dinas terkait agar segera turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kesesuaian fisik bangunan dengan gambar teknis dan RAB, menelusuri mekanisme pengelolaan bantuan, memastikan pelaksanaan tugas P2SP, serta mengevaluasi penerapan K3.
Menurut mereka, pemeriksaan seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga dilakukan melalui pengecekan langsung terhadap kondisi bangunan dan pencocokan dengan dokumen perencanaan.
“Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang mengharuskan perbaikan atau pembongkaran bagian bangunan, kami meminta agar tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan anggaran negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas,” demikian sikap kedua organisasi tersebut.
Mereka juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara tegas, transparan, dan profesional. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah perbaikan harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Mengedepankan Transparansi dan Keberimbangan
TRINUSA dan JWI menegaskan bahwa langkah pengawasan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pembangunan fasilitas pendidikan, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari kepala sekolah, P2SP, dan dinas terkait masih diperlukan guna melengkapi informasi serta memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.
Tim investigasi berharap instansi berwenang segera menindaklanjuti temuan awal tersebut secara objektif, sehingga pelaksanaan proyek revitalisasi benar-benar sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan.
Penulis : jun
Editor : Pjm
