JAKARTA – Momentum halal bihalal Forum RT/RW se-Jakarta Barat di Saung Rawa Lele, Kalideres, Sabtu (18/4), dimanfaatkan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, untuk menegaskan pentingnya peran aktif pengurus wilayah dalam membenahi lingkungan secara konkret.
Di hadapan para Ketua RT dan RW, Iin tidak hanya menyoroti pentingnya silaturahmi, tetapi juga mendorong agar forum tersebut menjadi titik awal penguatan aksi nyata di lapangan.
Menurutnya, persoalan klasik seperti banjir, genangan, hingga pengelolaan sampah tidak akan tuntas tanpa keterlibatan langsung masyarakat di tingkat paling bawah.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“RT dan RW adalah ujung tombak. Kalau wilayah ingin berubah, maka pergerakan harus dimulai dari lingkungan masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi langsung antara pemerintah dan pengurus wilayah menjadi kunci dalam mengurai berbagai persoalan yang selama ini kerap berlarut. Karena itu, kehadirannya di tengah agenda yang padat disebut sebagai bentuk komitmen membangun kedekatan sekaligus menyerap aspirasi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah penanganan banjir. Pemkot Jakarta Barat, kata Iin, saat ini tengah menggenjot normalisasi saluran air, termasuk membuka akses bagi alat berat untuk membersihkan saluran lama yang selama puluhan tahun tidak tersentuh.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan warga. Untuk itu, peran RT/RW dinilai krusial dalam menggerakkan kerja bakti, terutama dalam penanganan saluran mikro di lingkungan.
“Saluran besar kita kerjakan, tapi yang kecil-kecil di lingkungan harus kita selesaikan bersama. Di sinilah peran RT/RW sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Iin juga mendorong setiap wilayah untuk tidak hanya fokus pada persoalan, tetapi mulai mengembangkan potensi lokal melalui program unggulan. Mulai dari pembuatan biopori, pengelolaan sampah mandiri, hingga penataan lingkungan berbasis partisipasi warga.
Ia menilai, inovasi di tingkat RT/RW dapat menjadi solusi efektif sekaligus contoh bagi wilayah lain. Program biopori, misalnya, dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus: penyerapan air dan pengolahan sampah organik.
Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, Pemkot Jakarta Barat juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti akademisi, BUMD, hingga program CSR untuk mempercepat pembangunan berbasis komunitas.
“Kalau semua bergerak bersama, saya yakin persoalan lingkungan bisa kita atasi. Kuncinya ada di kolaborasi dan kemauan untuk bertindak,” tandasnya.
Penulis : HL/BG
Editor : Redaksi
