PASURUAN — Dugaan pembatasan kerja jurnalistik terhadap wartawan media online Fixsnews.co.id, Dilli, saat hendak melakukan peliputan proyek revitalisasi SDN Cowek I, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi sorotan. Insiden yang terjadi pada Senin (19/10/2026) itu mencuat setelah wartawan tersebut mengaku dilarang memasuki lokasi pekerjaan dan mengambil gambar oleh seorang oknum guru.
Menanggapi peristiwa tersebut, Pimpinan Redaksi Fixsnews.co.id, Sahatma Refindo, menyayangkan dugaan pembatasan akses peliputan tersebut. Ia sekaligus menegaskan bahwa Fixsnews.co.id berstatus terverifikasi faktual di Dewan Pers.
Sahatma meminta pihak sekolah dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai kriteria serta mekanisme pendataan media yang dijadikan acuan untuk memberikan akses peliputan di lokasi proyek.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut keterangan Dilli, seorang guru berinisial WS membatasi aksesnya dengan alasan media yang diwakilinya tidak tercantum dalam daftar media yang dipegang pihak tersebut.
“Yang boleh masuk di lokasi pekerjaan adalah media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Kalau belum, maaf, kami tidak bisa melayani,” ujar WS sebagaimana dituturkan wartawan yang bersangkutan.
Dilli mengaku telah menunjukkan sertifikat dan identitas yang berkaitan dengan status media di Dewan Pers. Namun, menurut keterangannya, ia tetap tidak memperoleh akses untuk melakukan konfirmasi maupun mengambil dokumentasi foto di lokasi proyek.
“Karena media Bapak tidak ada di data kami yang diberikan oleh Dewan Pers, jadi kami tidak dapat melayani Bapak. Bapak juga tidak boleh mengambil gambar,” kata WS, sebagaimana dikutip dalam keterangan wartawan tersebut.
Minta Transparansi dan Klarifikasi
Sahatma menilai, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status perusahaan pers dan mekanisme peliputan di lingkungan sekolah.
“Status verifikasi faktual Fixsnews.co.id di Dewan Pers merupakan fakta yang perlu menjadi bahan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai legalitas dan status perusahaan pers,” kata Sahatma.
Ia menegaskan, kegiatan jurnalistik bukan bertujuan mencari-cari kesalahan pihak sekolah, melainkan menjalankan fungsi pers dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Fungsi tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari peran pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Meski demikian, Sahatma memahami bahwa pihak sekolah maupun pengelola proyek dapat menerapkan prosedur keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang hendak memasuki area pekerjaan.
Namun, menurut dia, prosedur tersebut perlu disampaikan secara jelas, transparan, dan proporsional. Persyaratan keselamatan kerja juga semestinya dibedakan dari pembatasan terhadap aktivitas jurnalistik yang dilakukan secara profesional.
“Kami memahami sekolah dapat menerapkan prosedur keamanan dan keselamatan di area proyek. Namun, prosedur tersebut semestinya dijelaskan secara transparan dan proporsional, serta tidak dijadikan alasan untuk menutup akses komunikasi dengan media tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Proyek Revitalisasi Bersumber dari APBN 2026
Berdasarkan papan informasi yang disebut terpasang di lokasi, proyek revitalisasi SDN Cowek I merupakan program bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.166.110.492, dengan masa pelaksanaan selama 140 hari kalender. Pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Adapun lingkup pekerjaan meliputi rehabilitasi enam ruang kelas, dua ruang administrasi, satu ruang perpustakaan, satu ruang laboratorium, empat toilet siswa, dan dua toilet guru. Selain itu, proyek tersebut juga mencakup pembangunan dua ruang toilet siswa baru.
Besarnya anggaran serta cakupan pekerjaan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan pembatasan peliputan sebagaimana disampaikan wartawan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah, guru berinisial WS, P2SP, dan instansi terkait.
Redaksi Fixsnews.co.id menegaskan tetap mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional, independen, dan berimbang. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
