JAKARTA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara mendapat sorotan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Barat.
Sorotan tersebut muncul menyusul ditampilkannya foto Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. PC PMII Jakarta Barat menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidaknya foto Presiden ditampilkan dalam kegiatan kenegaraan, tetapi juga menyangkut etika simbolik dan cara negara merepresentasikan dirinya di hadapan masyarakat.
Ketua PC PMII Jakarta Barat, Ahmad Fauzi, mempertanyakan apakah penonjolan foto Presiden dalam momentum peringatan kemerdekaan berpotensi menggeser makna perayaan dari representasi negara dan rakyat menjadi representasi figur penguasa.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertanyaan kami sederhana: ini HUT Republik Indonesia atau HUT Presiden? Kritik ini bukan ditujukan kepada pribadi Presiden Prabowo, tetapi kepada cara simbol kekuasaan ditempatkan dalam momentum yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ahmad Fauzi.
Foto Presiden Bukan Lambang Negara
PC PMII Jakarta Barat menilai penting untuk membedakan posisi Presiden sebagai kepala negara dengan lambang negara.
Secara konstitusional, Pasal 36A UUD 1945 menyebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan demikian, foto Presiden tidak dapat disebut sebagai lambang negara. Namun, menurut PC PMII Jakarta Barat, keberadaan dan penonjolan simbol figur Presiden dalam acara kenegaraan tetap layak dikritisi apabila menimbulkan kesan bahwa figur pemimpin ditempatkan sebagai representasi utama negara.
Kemerdekaan Bukan Milik Seorang Presiden
PC PMII Jakarta Barat menilai peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang seluruh elemen bangsa.
Kemerdekaan tidak lahir dari satu tokoh, satu kelompok, ataupun satu pemerintahan. Karena itu, simbol dan narasi yang digunakan dalam perayaan kemerdekaan idealnya merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan.
“Presiden datang dan berganti. Pemerintahan datang dan berganti. Tetapi Republik Indonesia tetap ada. Karena itu, jangan sampai simbol kepemimpinan seorang Presiden justru terlihat lebih dominan daripada simbol yang merepresentasikan negara dan rakyat,” tegasnya.
PC PMII Jakarta Barat juga mengingatkan agar penghormatan terhadap Presiden tidak berubah menjadi personalisasi kekuasaan. Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional yang menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi, bukan pemilik negara.
PMII Jakbar Minta Simbol Kenegaraan Diutamakan
Atas persoalan tersebut, PC PMII Jakarta Barat mendorong pemerintah agar penggunaan simbol dalam setiap kegiatan kenegaraan dilakukan secara proporsional dengan tetap mengedepankan identitas dan kepentingan negara.
PC PMII Jakarta Barat meminta agar simbol-simbol kenegaraan, seperti Sang Merah Putih dan Garuda Pancasila, tetap menjadi representasi utama dalam momentum nasional. Sementara itu, simbol personal Presiden ditempatkan secara proporsional sesuai konteks acara.
Selain itu, PC PMII Jakarta Barat mendorong adanya evaluasi terhadap penggunaan atribut dan simbol dalam kegiatan kenegaraan agar tidak menimbulkan kesan kultus individu maupun personalisasi kekuasaan.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.
“Mengkritik bukan berarti membenci Presiden. Justru karena kami menghormati institusi negara, maka kami berkepentingan agar institusi tersebut tidak terjebak dalam personalisasi kekuasaan. Negara harus lebih besar daripada pemerintah, dan konstitusi harus lebih tinggi daripada kekuasaan,” kata Ahmad Fauzi.
PC PMII Jakarta Barat menegaskan, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dikembalikan pada esensi utamanya, yakni merayakan Indonesia, menghormati perjuangan para pendahulu, serta memperkuat persatuan seluruh rakyat.
Sebab, bagi PC PMII Jakarta Barat, Indonesia bukan milik seorang Presiden, bukan milik pemerintah, dan bukan milik kelompok politik tertentu. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya.
PC PMII JAKARTA BARAT
Ketua Cabang
Ahmad Fauzi
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
