JAKARTA – Publik dikejutkan dengan kabar mengenai niat Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Niat tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden, menyusul dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo.
Munculnya niat pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Kemudian, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Situasi politik semakin berkembang setelah muncul dorongan dari sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Gibran menyatakan menghormati seluruh kritik, apresiasi, dan saran masyarakat.
Ia mengaku tidak ingin persoalan yang berkembang saat ini berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Pemerintah juga menyatakan bahwa Gibran tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya.
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut tentu menjadi perhatian serius dalam perjalanan politik nasional.
Pasalnya, jabatan Wakil Presiden merupakan posisi konstitusional yang memiliki mekanisme tersendiri apabila terjadi kekosongan jabatan.
Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk apakah niat yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut akan berlanjut menjadi pengunduran diri secara resmi atau Gibran memilih tetap menjalankan tugasnya sembari menempuh proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah diharapkan tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis : Hery
Editor : Redaksi
