JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Presiden, Jakarta, yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memintanya menghadapi gugatan terkait dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan melengkapi seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk memberikan kejelasan terhadap polemik dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perhatian publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain menempuh proses hukum di PTUN, Gibran juga berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Gibran berharap seluruh persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku, sehingga tidak terus menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran memang menjadi isu yang menarik perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi serta meminta transparansi terhadap informasi yang berkaitan dengan pejabat publik. Di sisi lain, setiap persoalan hukum harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Langkah yang ditempuh Gibran melalui jalur hukum diharapkan dapat memberikan kepastian serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik.
Ia juga menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian secara transparan melalui jalur hukum merupakan langkah penting agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi kegaduhan politik.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana proses hukum dan koordinasi dengan kementerian terkait akan berjalan. Kelengkapan dokumen serta hasil pemeriksaan melalui mekanisme hukum nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik yang berkembang.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
