KOTA TANGERANG – Ancaman bencana tidak datang dengan waktu yang bisa diprediksi. Karena itu, kesiapan bukan hanya soal peralatan dan personel, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, saat menyambut Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Jumat (11/09/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk dampak sebaran abu vulkanik aktivitas Gunung Anak Krakatau.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi, Maryono, mendorong agar penguatan kelembagaan penanganan kebakaran yang telah diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kepada Pemerintah Pusat segera terwujud melalui pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang berdiri mandiri.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, Kota Tangerang membutuhkan kelembagaan Damkar yang lebih kuat agar penanganan kebakaran dan kedaruratan dapat dilakukan secara lebih fokus dan optimal.
“Saat ini BPBD dan Pemadam Kebakaran masih menjadi satu. Sementara, sesuai kategori yang ditetapkan Kemendagri, dengan jumlah penduduk Kota Tangerang sekitar 1,9 juta jiwa, dibutuhkan kelembagaan pemadam kebakaran yang mandiri. Kami berharap usulan SOTK Dinas Pemadam Kebakaran dapat terwujud pada 2027,” ujar Maryono.
Di hadapan Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, H. Wahidin Halim, Maryono, juga memaparkan respons cepat Pemkot Tangerang dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Koordinasi lintas sektor dilakukan sejak dini, disertai berbagai langkah perlindungan bagi masyarakat.
“Pemkot bersama seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan mengambil langkah antisipatif, mulai dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi murid, pembagian masker secara masif, pemantauan kualitas udara, hingga penguatan Layanan Darurat 112 melalui aplikasi Tangerang LIVE. Semua ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi,” jelas Maryono.
Dalam kunjungan yang turut dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Maryono, juga mengapresiasi bantuan perlengkapan yang diberikan kepada BPBD Kota Tangerang.
“Terima kasih kepada BNPB atas bantuan perlengkapan yang diberikan. Dukungan ini semakin memperkuat kesiapan dan pelayanan kedaruratan bagi masyarakat Kota Tangerang,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Mahdalena, mengapresiasi kesiapan BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Tangerang dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan.
“Alhamdulillah, hasil kunjungan memperlihatkan bahwa BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Tangerang memiliki keseriusan dan kesiapan yang baik dalam menghadapi situasi darurat, termasuk berbagai ancaman bencana. Komisi VIII siap mendukung aspirasi dan kebutuhan agar pelayanan ke depan semakin baik,” tutur Mahdalena.
Mahdalena, juga mendorong Pemkot Tangerang terus memperkuat kesiapan menghadapi kemarau panjang dan ancaman kekeringan yang berpotensi berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Di tengah kemarau panjang dan ancaman kekeringan saat ini, kami berharap Pemkot Tangerang terus memperkuat langkah antisipasi agar masyarakat tetap terlindungi dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Penulis : Abdul
Editor : Redaksi
