JAKARTA – Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, resmi meraih gelar doktor (S3) bidang Ilmu Pemerintahan usai menjalani sidang promosi doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Dalam sidang akademik tersebut, Iin berhasil menyelesaikan studi dengan predikat cumlaude dan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,95. Ia mempertahankan disertasi berjudul “Collaborative Governance Berbasis Artificial Intelligence pada Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” di hadapan tim penguji.
Sidang promosi doktor itu dipimpin jajaran akademisi dan penguji dari lingkungan IPDN. Hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, pejabat Pemerintah Kota Jakarta Barat, para camat dan lurah, tokoh masyarakat, hingga kalangan pengusaha yang memberikan dukungan secara langsung.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai sidang, Iin mengaku bersyukur atas capaian akademik yang berhasil diraihnya setelah melalui proses panjang penuh tantangan.
“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah dilalui dengan baik. Hasil ini tentu bukan sesuatu yang instan, ada proses panjang, dinamika, serta perjuangan yang luar biasa hingga akhirnya saya bisa berada di titik ini,” ujarnya.
Menurut Iin, keberhasilannya menyelesaikan pendidikan doktoral tidak lepas dari dukungan banyak pihak, mulai dari keluarga hingga rekan kerja yang terus memberikan motivasi selama proses penelitian berlangsung.
Ia menyebut dukungan orang tua, suami, anak-anak, para pimpinan, serta rekan-rekan kerja di berbagai lingkungan tugas sebelumnya menjadi energi besar dalam menyelesaikan studi tersebut.
Lebih jauh, Iin menegaskan bahwa penelitian yang diangkatnya bukan sekadar kajian akademis, melainkan diharapkan mampu diterapkan dalam kebijakan pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penelitian ini menjadi ruang untuk melihat keterhubungan antara teori, regulasi, dan realitas di lapangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil penelitian itu benar-benar dapat diimplementasikan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam disertasinya, Iin menyoroti pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, teknologi AI bukan pengganti peran manusia, melainkan alat bantu strategis dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut diperkuat melalui teori Smart Nation Governance System (SNGS) yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis konsep Pentahelix.
“AI harus hadir untuk memperkuat kecerdasan alami manusia dalam ruang kolaborasi. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus objektif, bebas dari kepentingan pribadi maupun konflik kepentingan,” ungkapnya.
Melalui algoritma berbasis pembelajaran mesin, lanjut Iin, sistem AI dapat membantu pemerintah mengolah data dari berbagai perangkat daerah dan elemen pendukung secara lebih cepat dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.
Sebagai bentuk implementasi nyata dari hasil penelitiannya, Iin mengungkapkan rencana penerapan konsep tersebut pada program penataan kawasan industri rumah tangga konveksi di wilayah Tambora, Jakarta Barat.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan sinergi selama perjalanan akademiknya.
“Semua capaian ini lahir dari kolaborasi dan dukungan banyak pihak. Ke depan, saya ingin hasil penelitian ini bisa diterjemahkan menjadi program yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
