JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembangunan embung di kawasan Kali Angke, segmen Permata Buana, Jakarta Barat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem pengendalian banjir, terutama di wilayah yang selama ini dikenal rawan genangan dan membutuhkan waktu lama untuk surut.
Persetujuan pembangunan embung tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau progres pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir di Kali Angke, Selasa (3/11/2026).
Pramono mengungkapkan, kawasan Permata Buana memiliki karakteristik topografi lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan air lebih sulit mengalir sehingga banjir di kawasan itu cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk surut.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan turap melalui pemancangan sepanjang kurang lebih 2,057 kilometer diharapkan dapat mengurangi volume dan debit air yang berpotensi menimbulkan banjir.
Namun, ia menilai pembangunan infrastruktur tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan sistem yang sudah tersedia.
“Secara topografi, tempat ini memang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Tetapi, dengan pembangunan yang sudah dilakukan, volume dan debit air yang berpotensi menyebabkan banjir pasti mengalami pengurangan,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan, pekerjaan pembangunan Kali Angke terbagi dalam empat segmen dengan progres keseluruhan mencapai sekitar 90 persen.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan banjir, Pemprov DKI menyetujui pembangunan embung sebagai tambahan kapasitas tampungan air atau catchment area di kawasan tersebut.
“Saya menyetujui untuk dibuatkan embung agar daya tampung air atau catchment-nya bertambah. Sebab, kalau hanya mengandalkan infrastruktur yang ada, saya yakin tidak akan cukup,” tegasnya.
Penanganan Banjir Kembangan hingga 2028
Selain Kali Angke, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah langkah penanganan persoalan infrastruktur di Kecamatan Kembangan.
Pramono menyebut terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni banjir dan genangan, kemacetan lalu lintas, serta pengelolaan sampah.
Untuk mengurangi risiko banjir, pemerintah akan melanjutkan pembangunan sheet pile atau turap sepanjang kurang lebih 2,3 kilometer, disertai normalisasi saluran air.
Sementara untuk mengatasi kemacetan, pelebaran Jalan Raya Joglo akan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian diperkirakan hingga 2028.
Di sektor lingkungan, Pramono turut menyoroti belum optimalnya kapasitas pengolahan sampah di TPS 3R Meruya Selatan.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 7,3 ton, tetapi saat ini baru mampu mengolah sekitar 3,5 hingga 4 ton sampah setiap hari.
Pramono meminta agar kapasitas pengolahan ditingkatkan, salah satunya melalui pola kerja sama dengan pihak swasta sebagaimana diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jakarta.
“Kami mendorong TPS 3R untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Pengalaman di Menteng Atas dan Kelapa Gading menunjukkan pola kerja sama tersebut bisa berjalan baik dan secara signifikan mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang,” jelasnya.
Ia pun menyetujui rencana kerja sama pengelolaan TPS 3R Meruya Selatan dengan pihak swasta, sepanjang memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah.
“Silakan dikerjasamakan dengan swasta selama itu memberikan manfaat bagi pengurangan sampah secara signifikan di Jakarta,” katanya.
Rawa Buaya dan Cengkareng Masuk Agenda Penanganan
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan penanganan banjir juga diarahkan ke kawasan Rawa Buaya dan Cengkareng, Jakarta Barat.
Untuk wilayah Cengkareng, Pemprov DKI menyiapkan pembangunan Polder Apuran. Adapun penanganan banjir di Rawa Buaya akan dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan Kali Angke.
“Rawa Buaya beserta penyelesaian Kali Angke akan kami laksanakan secara multiyears mulai 2027 hingga akhir 2028,” ujar Ika.
Ia menambahkan, penanganan banjir di sejumlah kawasan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur maupun pemeliharaan saluran air.
Salah satu upaya pemeliharaan yang terus dilakukan adalah program gerebek lumpur dengan melibatkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Suku Dinas SDA, serta jajaran kecamatan dan pemerintah kota.
Melalui pembangunan embung, penyelesaian turap Kali Angke, normalisasi saluran, hingga pembangunan Polder Apuran, Pemprov DKI berharap sistem pengendalian banjir di Jakarta Barat semakin optimal dan mampu mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman.
Penulis : Hery Lubis
Editor : Redaksi
