JAKARTA – Pelaksanaan proyek penataan kawasan kumuh yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2026 di wilayah RW 12 dan RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menuai sorotan. Pekerjaan peninggian jalan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Sorotan muncul setelah material yang digunakan di lapangan diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Pekerjaan yang seharusnya menggunakan material agregat berupa campuran pasir dan kerikil, justru diduga menggunakan tanah bercampur batu serta material sedimentasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, fungsi pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi persoalan itu, Lukman, pengamat pembangunan, menilai dugaan penyimpangan spesifikasi pekerjaan seperti ini bukan persoalan baru dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi menjadi penyebab berulangnya persoalan kualitas pekerjaan.
“Kalau melihat kejadian seperti ini bukan persoalan baru. Jawaban Sudin terkait persoalan seperti ini biasanya akan ada pemotongan. Inilah yang menjadikan persoalan serupa terus berulang,” ujar Lukman saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Lukman menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Sudin PRKP Jakarta Barat, harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor maupun pihak pengawas proyek.
Ia menilai, orientasi mengejar target penyelesaian pekerjaan tidak boleh mengorbankan kualitas dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Dengan sistem mini kompetisi yang sekarang berlangsung, kalau penawarannya mencapai 90 persen itu lumayan bagus. Tetapi mengapa pengawasan justru mengabaikan kualitas? Di sini pihak Sudin PRKP harus objektif dan berani mengambil keputusan tegas,” katanya.
Lukman Desak BPK Turun Langsung, Jangan Hanya Periksa Berkas
Persoalan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pemeriksa keuangan.
Lukman secara tegas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek penataan kawasan kumuh di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi yang diserahkan pihak penyedia jasa atau kontraktor. BPK perlu melakukan pencocokan antara dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
“BPK yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Jangan terlalu percaya pada berkas yang diserahkan penyedia atau kontraktor. Seharusnya dilakukan pemeriksaan langsung di setiap wilayah pekerjaan karena itu bagian penting dari pemeriksaan. Kalau hanya menerima berkas, bagaimana persoalan kualitas proyek pemerintah daerah bisa dibenahi?” tegas Lukman.
Ia berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai kontrak atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai kesiapan menghadapi pemeriksaan BPK, Aji selaku perencana menyatakan pihaknya siap memberikan dokumen yang dibutuhkan.
“Kita tidak menutupi. Segala berkas pendukung akan kita serahkan untuk mempermudah pemeriksaan BPK,” kata Aji.
Papan Proyek Tak Terpasang, Anggaran Tak Jelas
Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, proyek penataan kawasan kumuh di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk juga disorot karena tidak terlihat adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, papan informasi proyek merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan, pelaksana pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, serta jangka waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan proyek tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang rakyat.
Ketika dikonfirmasi mengenai papan informasi proyek, Aji menyampaikan akan menghubungi pihak kontraktor untuk meminta dokumentasi.
“Kalau tidak ada, nanti kalian temukan di lokasi. Nanti akan saya minta difoto dan saya kirim ke kalian,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, dokumentasi papan proyek yang dijanjikan belum diterima redaksi. Informasi mengenai besaran anggaran pekerjaan di kedua lokasi tersebut juga belum disampaikan.
Saat ditanya mengenai nilai anggaran proyek, Aji mengaku tidak mengingat jumlahnya.
“Waduh, kalau mengenai anggaran saya tidak ingat. Lupa saya berapa,” jelasnya.
Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan agar Sudin PRKP Jakarta Barat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait proyek yang menggunakan anggaran APBD tersebut.
Lukman menilai, alasan tidak mengetahui nilai anggaran maupun tidak tersedianya informasi proyek di lapangan tidak seharusnya menjadi hal yang dianggap biasa oleh penyelenggara kegiatan pemerintah.
“Ini bukan zaman dahulu lagi. Sekarang zaman digital, tidak ada lagi alasan untuk menutupi informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Masyarakat berhak tahu. Sudin PRKP seharusnya menegur kontraktor dan memastikan papan proyek dipasang karena itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi,” tegas Lukman.
Ia meminta Sudin PRKP Jakarta Barat tidak bersikap pasif dan segera melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret Sudin PRKP Jakarta Barat. Apakah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis, atau persoalan ini kembali berakhir sebatas klarifikasi administratif?
Redaksi DUADIMENSI.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sudin PRKP Jakarta Barat, kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.
Penulis : Hery
Editor : Redaksi
