PURWAKARTA – Masa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta melakukan aksi pengawalan rapat Dewan Pengupahan dan Rekomendasi Pengupahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Disnaker, Jalan Veteran, Ciseureuh Purwakarta, Jum’at (13/12/2024)
Aksi ratusan masa pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta, selain mengawal rapat Dewan Pengupahan, para buruh juga menyuarakan Tiga tuntutan diantaranya,
Naikkan UMK 2025 sebesar 8 Persen, Berlakukan UMSK, dan Berlakukan upah diatas satu tahun
Koordinator aksi yang juga Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, Wahyu Hidayat SH, kepada Duadimensi.com mengatakan, APINDO jangan saklek menolak UMSK karena Presiden Prabowo sudah jelas mengamanatkan agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Provinsi diberlakukan lagi sesuai dengan Permenaker No.16 Tahun 2024,
“Kenapa UMSK harus dibuka kembali setelah Empat tahun tidak ada, karena di Purwakarta sudah banyak Industri perusahaan dengan padat modal dan berteknologi tinggi.Sehingga pekerjanya harus mempunyai skil kemampuan khusus, dengan tingkat resiko kerja tinggi, sehingga dalam regulasinya harus ada upah diatas minimum yaitu upah sektoral yang nominalnya lebih tinggi,” Kata Wahyu
Ia juga menilai ada upaya dari APINDO seluruh Indonesia untuk tidak memberlakukan UMSK, dan tidak mengindahkan amanat Presiden Prabowo, kalau itu terjadi sungguh sangat melukai hati dan perasaan para buruh,
Wahyu berharap Dewan Pengupahan dapat menyampaikan masukan dan usulan para buruh kepada PJ Bupati untuk merekomendasikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi,
” Saya Berharap PJ Bupati Benni Irwan dapat merealisasikan usulan dan harapan serta keinginan dari para buruh Kabupaten Purwakarta,” Pungkas Wahyu
Penulis : Asep Budiman
Editor : Hery Lubis
