JAKARTA, DUADIMENSI.COM – Pemerintah mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional, di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sidang perdana DEN tahun 2026 itu dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
E50 Disiapkan sebagai Strategi Kemandirian Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menyusun langkah pengembangan bahan bakar E50 setelah pelaksanaan program biodiesel B50.
E50 merupakan rencana pencampuran bensin dengan etanol sebesar 50 persen. Pengembangan program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energi dari dalam negeri.
Bahlil menyebut konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Arahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengembangkan bahan bakar nabati sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar negeri.
Stok BBM Nasional Diklaim Berada di Kisaran 18–20 Hari
Selain membahas strategi energi jangka panjang, pemerintah turut mengevaluasi ketersediaan BBM nasional dalam menghadapi situasi geopolitik dunia.
Bahlil menyampaikan bahwa stok BBM dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi di tengah perubahan kondisi global.
Eksplorasi Migas dan Penataan Sumur Rakyat
Dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), pemerintah mendorong eksplorasi secara besar-besaran terhadap cekungan dan blok minyak.
Optimalisasi sumur-sumur produksi melalui pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari langkah yang dibahas dalam sidang DEN.
Presiden Prabowo turut mengarahkan agar pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat dilakukan secara profesional dan tidak disertai pelanggaran, termasuk penjualan hasil produksi ke tempat lain yang tidak sesuai ketentuan.
Penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi energi sekaligus memastikan kegiatan usaha migas berjalan sesuai aturan.
Penguatan Tata Kelola dan Penyaluran Subsidi BBM
Sidang DEN juga membahas penguatan kelembagaan melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Dalam pembahasan tersebut, disampaikan rencana penguatan tata kelola sektor migas yang berada langsung di bawah Presiden.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi nasional.
Terkait penyaluran BBM bersubsidi, Menteri ESDM mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Imbauan ini ditujukan untuk menjaga agar subsidi energi dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga terus membahas pembenahan mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa agenda energi nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM saat ini, tetapi juga mencakup pengembangan bahan bakar alternatif, peningkatan produksi migas, dan pembenahan tata kelola energi untuk kebutuhan jangka panjang.
Penulis : Rls
Editor : Redaksi
