KABUPATEN BANDUNG — Kepala SMAN 2 Majalaya hingga kini belum memberikan jawaban tertulis atas surat konfirmasi resmi dari wartawan terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Surat bernomor 080/Liput-JBR/DD/IV/2026 yang dilayangkan pada 15 April 2026 tersebut secara spesifik meminta klarifikasi mengenai penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 (tahap 1 dan 2) serta Tahun Anggaran 2025 (tahap 1 dan 2). Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah.
Kondisi ini memicu sorotan publik terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara di sektor pendidikan.
Dana BOS merupakan anggaran pemerintah yang bersumber dari keuangan negara dan wajib dikelola secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak adanya respons terhadap permintaan klarifikasi dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ketika surat konfirmasi resmi tidak dijawab, apalagi menyangkut dana publik, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Transparansi seharusnya menjadi prinsip utama,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Sebagai badan publik, sekolah memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk kepada pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap badan publik memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan transparan.
Sikap tidak memberikan jawaban tertulis atas surat konfirmasi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu kata dia, penggunaan Dana BOS juga diatur melalui petunjuk teknis (juknis) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga konsekuensi hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian negara.
Sejumlah kalangan pun mendorong adanya penelusuran lebih lanjut, termasuk audit oleh instansi berwenang, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Majalaya.
Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M. Sumarna, menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai hal administratif semata.
“Ini bukan sekadar soal dijawab atau tidaknya surat wartawan, tetapi menyangkut prinsip fundamental transparansi dan akuntabilitas. Ketika institusi publik tidak merespons permintaan klarifikasi resmi, itu menjadi sinyal yang perlu disikapi secara serius,” ujarnya.
Ait menegaskan bahwa kewajiban memberikan informasi kepada publik bersifat mutlak, bukan pilihan.
“Undang-undang sudah jelas mengatur. Jika tidak ada respons, maka publik berhak mempertanyakan. Dalam konteks tata kelola yang sehat, media merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang harus dihormati,” tegasnya.
Menurutnya, tidak adanya klarifikasi tertulis dalam kasus ini berpotensi dikategorikan sebagai kelalaian administratif yang serius dan dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Ia juga menekankan beberapa poin penting:
Setiap badan publik wajib merespons permintaan informasi dari wartawan.
Transparansi pengelolaan Dana BOS merupakan keharusan mutlak.
Indikasi ketidakpatuhan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan audit.
Sikap kooperatif terhadap media akan memperkuat legitimasi institusi.
“Era birokrasi tertutup sudah berakhir. Ketika akses informasi dihambat, publik berhak curiga dan negara wajib memastikan tidak ada penyimpangan,” tambahnya.
Dorongan audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis, mencegah potensi penyimpangan, serta menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 2 Majalaya belum memberikan klarifikasi resmi atas surat yang telah dilayangkan sejak pertengahan April 2026.
Media Online Dua Dimensi menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak sekolah guna menjaga prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Penulis : Jaramot Sigalingging
Editor : Redaksi
