JAKARTA – Delapan camat di wilayah Jakarta Barat memaparkan berbagai persoalan sekaligus program penanganan wilayah masing-masing dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dipimpin Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah.
Rakorwil yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (5/10), dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari mitigasi banjir, perbaikan infrastruktur, penataan kawasan, pengelolaan sampah, hingga persoalan ketertiban dan parkir liar.
Salah satu perhatian utama dalam rakor tersebut adalah penanganan banjir di sejumlah titik rawan, khususnya di wilayah Kecamatan Cengkareng.
ADVERTISEMENT
Advertesment
SCROLL TO RESUME CONTENT
Camat Cengkareng, Suhardin, memaparkan sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan, antara lain kerja bakti serentak, pengerukan sedimentasi, serta normalisasi saluran penghubung (PHB).
Menurut Suhardin, penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu dengan memperkuat infrastruktur kewilayahan, termasuk dukungan terhadap sistem pompa polder dan pompa makro.
“Selain itu, optimalisasi saluran PHB dilakukan melalui pengerukan sedimentasi lumpur dan pemeliharaan saluran secara berkala,” kata Suhardin dalam paparannya.
Dalam aspek penataan dan pengendalian banjir, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat juga berencana membangun rumah pompa Apuran dengan kapasitas 12.000 liter per detik. Rencana tersebut dibarengi dengan pengerukan dan normalisasi Kali Apuran secara lebih intensif.
Optimalisasi sistem drainase juga dilakukan di sejumlah titik lainnya. Selain Kali Apuran dan Kali Mookevart, normalisasi saluran dilakukan di kawasan Kapuk dan Rawa Buaya, termasuk pengurasan saluran serta perbaikan sheet pile Kali Mookevart di wilayah RW 08 Kedaung Kaliangke.
Wali Kota Soroti Genangan di Kapuk Raya
Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengapresiasi langkah jajaran wilayah dalam menangani persoalan banjir, terutama kegiatan pengerukan lumpur dan sedimentasi.
Namun, Iin juga menyoroti kondisi saluran air di Jalan Kapuk Raya yang menurutnya masih mengalami genangan meskipun sebelumnya telah dilakukan pengurasan.
“Saat saya datang dan melihat lagi, saluran air di depan kantor Kelurahan Kapuk masih saja tinggi,” ujar Iin.
Persoalan tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Mustajab.
Menurutnya, tingginya volume air pada saluran di Jalan Kapuk Raya dipengaruhi oleh aliran masuk (inlet) dari saluran PHB Rawa Bengkel. Kondisi tersebut semakin kompleks karena pada bagian hilir saluran terdapat bangunan yang menghambat aliran air.
Delapan Kecamatan Paparkan Persoalan Masing-Masing
Selain Cengkareng, sejumlah camat juga menyampaikan persoalan dan program prioritas di wilayah masing-masing.
Camat Kalideres, Ziki Zulkarnaen, membahas langkah mitigasi banjir di sejumlah titik, khususnya wilayah RW 06 Kelurahan Kamal, termasuk perhatian terhadap kawasan sekolah lansia.
Sementara itu, Camat Kembangan, Muhammad Fahmi Karsawijaya, memaparkan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 terkait gerakan masyarakat untuk mengolah dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
Di Kecamatan Tambora, Camat Pangestu Aji menyampaikan persoalan penataan kawasan industri konveksi yang menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan wilayah.
Camat Kebon Jeruk memaparkan penerapan program urban farming sebagai bagian dari pemanfaatan lahan sekaligus penguatan ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Sedangkan Camat Taman Sari, Simson Hutagalung, membahas potensi pengembangan wisata night market Pecinan Glodok serta persiapan pelaksanaan Benyamin S Award.
Berbeda dengan wilayah lainnya, Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya, memaparkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan parkir liar, perbaikan jalan, serta penanganan Waduk Grogol.
Sementara Camat Palmerah, Febriandri Suharto, menyampaikan program dan persoalan terkait pengerukan serta optimalisasi saluran air di wilayahnya.
Rakorwil tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi antara pemerintah kota dan jajaran kewilayahan. Melalui pemetaan persoalan secara langsung dari masing-masing kecamatan, Pemkot Jakarta Barat diharapkan dapat menyusun langkah penanganan yang lebih terarah, terutama terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti banjir, sampah, infrastruktur, ketertiban, dan penataan kawasan.
Penulis : Lam
Editor : Redaksi
